PDI-P Prediksi Dapat 4 Ketua dan 14 Wakil Ketua di Alat Kelengkapan DPR

Menurut Bambang, PDI-P memprediksi dapat mengisi 4 Ketua dan 14 Wakil Ketua dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR.

"Ketuanya ada empat (ketua) kalau proposional, kan ini gampang enggak ada ribut. PDI-P ketuanya dapat, wakil ketua dapat empat belas," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Bambang mengatakan, fraksinya akan menghibahkan satu jabatan wakil ketua kepada fraksi lain. Namun, ia enggan menyebutkan kepada fraksi apa PDI-P akan mengibahkan posisi tersebut.

Bambang menambahkan, fraksinya belum menggelar rapat khusus untuk membahas komisi-komisi yang diincar nantinya.

Hanya saja, PDI-P akan mengincar komisi yang dapat memiliki pengaruh pada elektoral partai.

"Kalau kita bicara brainstorming maka 2024 itu pasti akan semua berorientasi pada elektoral, kalau itu kekuatan partai elektoral maka komisi-komisi yang itu terkait dengan kementerian, elektoral tentu akan menjadi favorit," tuturnya.

Bambang mencontohkan, komisi yang menjadi incaran seperti Komisi X, IV dan VIII karena dinilai dapat meningkatkan elektoral partai.

Apalagi, kata dia, tiga komisi itu akan mendukung beberapa program Presiden Joko Widodo.

"Pak Pacul (Bambang Wuryanto) misalnya komisi X misal komisi IV komisi VIII itu justru menjadi perhatian karena hal tersebut terkait dengan elektoral kan begitu," ucapnya.

"Tapi kalau misalnya kita bicara kartu-kartunya Pak Jokowi kan enggak bisa. Itu kan berlanjut dan itu berarti di komisi X sebuah komisi yang sesungguhnya bukan termasuk komisi favorit. Tapi kalau ke 2024 jadi favorit dong," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pembagian susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dibahas bersama pimpinan fraksi.

Namun, kata Puan, ada beberapa hal terkait pimpinan AKD sehingga diberikan waktu kepada seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan lobi-lobi.

"Ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut," kata Puan usai rapat konsultasi tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan berharap, susunan AKD bisa diselesaikan sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2019.