Salin Artikel

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR Rendah, Puan: Tantangan Bagi Kami

Puan mengatakan, DPR berkomitmen untuk menjadi lebih baik dari periode sebelumnya.

Hal itu disampaikan Puan menyusul hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukan kepercayaan publik terhadap DPR lebih rendah daripada Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu tantangan bagi kita semua, bukan hanya pimpinan, tapi semuanya. Fraksi-fraksi, anggota, bahwa kemudian ke depan itu kita harus mempunyai komitmen yabg lebih baik daripada sebelumnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan mengatakan, tak mudah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik karena DPR periode 2019-2024 masih baru berjalan.

Namun, Puan mengatakan, DPR ke depannya harus mempunyai mekanisme dan sistem agar kinerja seluruh anggota lebih baik.

"Ke depan ini ya kita harus mempunyai mekanisme dan sistem yang lebih baik untuk bisa membuat seluruh anggota DPR kemudian proses legislasi dan anggaran yang terjadi di DPR ini bisa lebih baik daripada sebelumnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terhadap 1.010 responden nasional ditanya seberapa besar tingkat kepercayaan mereka kepada Presiden, KPK, dan DPR.

Hasil survei menunjukan kepercayaan publik terhadap DPR lebih rendah dibandingkan Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasil survei LSI, menunjukan tingkat kepercayaan publik kepada DPR hanya 40 persen.

Bahkan, ada 45 persen publik yang tidak percaya dengan kerja-kerja para anggota parlemen senayan ini.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, tingkat kepercayaan DPR yang baru saja dilantik punya korelasi dengan kinerja para anggota DPR sebelumnya.

"Tingkat kepercayaan terhadap KPK dan Presiden itu masih paling tinggi, jadi masyarakat jauh lebih percaya kepada KPK dan Presiden dibanding DPR," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019) seperti dikutip pada Tribunnews.

Sementara itu, 9 persen publik sangat percaya dengan Presiden, dan 62 persen cukup percaya.

Artinya ada 71 persen publik nasional masih percaya kepada Presiden.

Kemudian, 9 persen publik sangat percaya kepada KPK dan 63 persen percaya.

Angka tersebut menunjukan 72 persen publik masih menaruh kepercayaan besar terhadap lembaga antirasuah.

Sebagai informasi, responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018 - September 2019 yang jumlahnya 23.760 orang dan punya hak pilih.

Dari total 23.760 responden, dipilih 17.425 orang yang punya telepon.

Kemudian jumlah responden tersebut kembali dipilih lewat metode stratified cluster random sampling. Sehingga didapat 1.010 orang sebagai responden survei ini.

Responden diwawancarai lewat telepon pada rentang tanggal 4-5 Oktober 2019. Toleransi kesalahan (margin of error) falam survei ini kurang lebih 3,2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/07/12381881/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-rendah-puan-tantangan-bagi-kami

Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke