Salin Artikel

YPKP 65: Ada yang Sudah Jadi Mal, Kuburan Massal Tragedi 1965 Seharusnya Dijaga

Hal itu dilakukan agar tidak ada perusakan maupun penghilangan bukti hukum terkait tragedi pelanggaran HAM tersebut.

"Kami minta Komnas HAM merawat dan menjaga supaya kuburan massal tidak dirusak maupun dihilangkan karena sekarang ada indikasi banyak lokasi yang dijadikan mal, pariwisata, dan sebagainya," ujar Ketua YPKP 65 Bedjo Untung saat audiensi dengan Komnas HAM, Kamis (3/10/2019) di Jakarta.

Bedjo menyebutkan, sejauh pantauannya, ada sejumlah lokasi kuburan massal korban tragedi 65 yang kini dialihfungsikan menjadi tempat pariwisata, seperti di Purwodadi, Malang, dan Pemalang.

"Lokasi-lokasi di situ beberapa mau dibongkar untuk dijadikan pariwisata. Saya minta bisa dirawat," paparnya kemudian.

Bedjo menuturkan, dari laporan masyarakat setempat yang berkomunikasi dengan YPKP 65, masih ada sejumlah kuburan massal yang terawat karena dilindungi oleh masyarakat.

Lebih jauh, ia menambahkan, beberapa korban tragedi 65 juga meminta agar kuburan massal dipindahkan karena kini di sejumlah lokasi kuburan sudah menjadi hutan.

"Karena mereka merasa sedih kuburannya di hutan, banyak keluarga menghendaki kuburan massal bisa dipindahkan. Jadi Komnas HAM diharapkan bisa memfasilitasinya," katanya.

Adapun YPKP 65 kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komnas HAM.

Bedjo menyatakan, pihaknya menemukan 346 lokasi kuburan massal baru di sejumlah lokasi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Sukabumi, Tangerang, Bandung, dan lainnya.

Lokasi tersebut sudah ia dan sejumlah korban datangi sekaligus ia gali informasinya dari para saksi-saksi.

"Hari ini saya menyerahkan temuan hasil dari investigasi YPKP 65/66 secara khusus masalah kuburan massal. Sekarang ada 346 titik kuburan massal yang saya temukan dari tim kami," ujar Bedjo.

346 lokasi kuburan massal tersebut, lanjutnya, merupakan data terkini dari temuan sebelumnya yaitu 122 lokasi kuburan massal yang juga sudah dilaporkan ke Komnas HAM.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/03/13234851/ypkp-65-ada-yang-sudah-jadi-mal-kuburan-massal-tragedi-1965-seharusnya

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke