Salin Artikel

Survei Median: Hanya Konstituen PDI-P yang Solid Dukung Ibu Kota Pindah

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, konstituen partai politik pendukung Pemerintah pun mayoritas tidak menyetujui rencana pemindahan ibu kota yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

"Kita melihat yang solid mendukung keputusan Presiden ini dari sisi kubu koalisi pemerintah itu baru PDI-P. Sementara partai lain seperti Golkar itu malah gap antara yang setuju dan tidak setujunya tuh agak besar," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019). 

Data yang dirilis median menunjukkan, 45,3 persen konstituen PDI-P mendukung rencana pemindahan ibu kota sedangkan 39,7 persen konstituen lainnya tidak menyetujui rencana itu.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan hasil survei konstituen Partai Golkar di mana 47,3 persen konstituen tidak setuju dengan pemindahan ibu kota berbanding 31,6 persen yang mendukung.

Perbedaan itu semakin lebar bila melihat hasil survei dari konstituen partai oposisi. Sebanyak 57,6 persen konstituen Partai Gerindra, 50 persen konstituen Partai Demokrat, 55,5 konstituen PKS, dan 60 persen konstituen PAN tidak menyetujui pemindahan ibu kota.

"Hampir rata di seluruh konstituen partai politik itu mereka merasa bahwa apa ya pertimbangan ekonomi dan kemudian keraguan bahwa apa proses ini bisa bisa berlangsung dengan efisien," kata Rico membeberkan alasan penolakan tersebut.

Menurut Rico, suara konstituen itu dapat menjadi penghambat rencana pemindahan ibu kota. Sebab, partai politik tentu akan mempertimbangkan aspirasi konstituennya saat pemindahan ibu kota dibahas di parlemen.

"Dari hasil survei kita temukan tadi bukan hanya rakyat saja yang harus diyakinkan tetapi elite partai politik harus meyakinkan konstituennya," ujar Rico.

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Survei tersebut digelar pada 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/17082641/survei-median-hanya-konstituen-pdi-p-yang-solid-dukung-ibu-kota-pindah

Terkini Lainnya

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Nasional
Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Nasional
Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Nasional
Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Cegah Politik Dinasti

Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Cegah Politik Dinasti

Nasional
Palestina Tak Kunjung Jadi Anggota PBB, Kemenlu: Masalahnya di Dewan Keamanan

Palestina Tak Kunjung Jadi Anggota PBB, Kemenlu: Masalahnya di Dewan Keamanan

Nasional
Kemenag Minta Jemaah Haji Indonesia Patuhi Larangan Saat Berihram

Kemenag Minta Jemaah Haji Indonesia Patuhi Larangan Saat Berihram

Nasional
Jokowi Kunker ke Sumsel, Akan Kunjungi RSUD hingga Gudang Bulog

Jokowi Kunker ke Sumsel, Akan Kunjungi RSUD hingga Gudang Bulog

Nasional
KPK Akan Dakwa SYL atas Dugaan Gratifikasi Rp 60 M, TPPU Rp 104,5 M

KPK Akan Dakwa SYL atas Dugaan Gratifikasi Rp 60 M, TPPU Rp 104,5 M

Nasional
24 WNI Ditahan karena Visa Palsu, Kemenag Wanti-wanti soal Tawaran Haji Tanpa Antre

24 WNI Ditahan karena Visa Palsu, Kemenag Wanti-wanti soal Tawaran Haji Tanpa Antre

Nasional
Kejagung: Kasus Korupsi Emas 109 Ton Berbeda dengan Kasus Budi Said

Kejagung: Kasus Korupsi Emas 109 Ton Berbeda dengan Kasus Budi Said

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Diberi Cincin oleh SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Diberi Cincin oleh SYL

Nasional
Momen Jokowi dan Iriana 'Nge-vlog', Beri Semangat ke Warganet yang Berangkat Kerja  Pagi-pagi

Momen Jokowi dan Iriana "Nge-vlog", Beri Semangat ke Warganet yang Berangkat Kerja Pagi-pagi

Nasional
Saat SYL Hamburkan Uang Negara dan Pribadi buat Biduan Nayunda...

Saat SYL Hamburkan Uang Negara dan Pribadi buat Biduan Nayunda...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke