"Kalau Capim KPK Salah Pilih, Dukungan kepada Jokowi Juga Akan Turun"

"Kalau konteks capim KPK salah pilih orang, dukungan kepada Jokowi juga akan turun," kata pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

"Karena Jokowi dianggap pionir dalam konteks pemberantasan korupsi. Kalau KPK jatuh, dukungan masyarakat kepada Jokowi juga akan turun di tengah parpol," ujar Ray Rangkuti.

Ray mengatakan, masa-masa saat ini menjadi berat bagi Jokowi karena ada beberapa isu yang menimpanya. Mulai dari isu rasial, politik identitas, hingga masalah Papua yang saat ini sedang bergulir.

Menurut Ray, dukungan politik kepada Jokowi, baik dari masyarakat maupun partai-partai pendukungnya, hanya diberikan pada 17 April 2019 lalu, ketika Pemilihan Umum (Pemilu) digelar.

Menurut Ray, ada juga kemungkinan bahwa pada 2019-2024, partai pengusung Jokowi bersama Ma'ruf Amin sudah tidak punya semangat untuk memberi dukungan penuh kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Semua punya kalkulasi masing-masing. Jokowi jangan bayangkan partai di belakangnya otomatis jadi pendukungnya. Saya ragu sembilan parpol itu punya kemauan untuk menjaga beliau," kata Ray.

"Kalau sudah begitu, ke mana Jokowi bergantung? Tidak lain kepada masyarakat," ujar dia.

Adapun, 20 orang capim KPK baru saja menyelesaikan seleksi wawancara dan uji publik pada 26-29 Agustus 2019.

Rencananya, Pansel Capim KPK akan mengirimkan 10 orang yang lolos seleksi tersebut pada 2 September 2019 ini kepada Presiden Jokowi.

Dari sepuluh orang itu, nantinya mereka akan mengikuti fit and proper test di DPR.

Berikutnya, DPR menentukan lima orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

Pansel Capim KPK sendiri mendapat banyak sorotan dari publik karena dianggap telah meloloskan capim KPK yang bermasalah.

Hal inilah yang membuat banyak kalangan khawatir KPK akan menjadi lemah, salah satunya adalah Koalisi Masyarakat Sipil.

Sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi yang tergabung dalam koalisi kemudian meminta Jokowi mencoret sejumlah capim KPK yang dianggap bermasalah, meskipun sudah diloloskan Pansel Capim KPK.