Komisi III: Tugas Bertambah, Anggaran LPSK Seharusnya Diperhatikan Pemerintah

Arsul menjelaskan, pemerintah berwenang memberikan jumlah anggaran kepada lembaga terkait, sementara DPR hanya melihat apakah ada ruang fiskal untuk menambah anggaran pada suatu lembaga.

"Pagu anggaran sebesar itu kan diberikan oleh pemerintah, bukan DPR. Tugas Komisi III adalah melihat apa ada ruang fiskal untuk menambah. Jika ada maka ya dimintakan tambah kepada pemerintah," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com Senin (26/8/2019).

Disebutkan Arsul, tugas LPSK tidaklah sedikit. Apalagi saat ini pekerjaannya ditambah setelah UU Terorisme disahkan.

"LPSK mendapat tugas tambahan sebagai leading sector dalam penanganan terhadap korban terorisme berdasarkan UU Terosrisme yang baru," ujarnya.

Namun, kata Arsul, LPSK harus menunjukkan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar prinsip efektif dan efisien terpenuhi.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran LPSK dapat mencapai target program.

"Anggaran program jangan sampai terpakai tanpa tercapainya tujuan maksimum perlindungan saksi dan korban," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, anggaran sebesar Rp 54 miliar yang dialokasikan pemerintah untuk LPSK, hanya bisa digunakan untuk empat bulan pertama.

Tahun sebelumnya anggaran LSPK senilai Rp 65 miliar. Dengan pengurangan anggaran hingga Rp 11 miiar itu, LPSK terancam tidak bisa bekerja optimal hingga satu tahun penuh karena tidak adanya dana.

"Ya kalau anggarannya enggak berubah mungkin akan tidak ada kegiatan setelah bulan keempat di tahun 2020," kata Hasto saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

Selain hanya bisa bekerja di empat bulan pertama saja, LPSK juga terancam melakukan pemangkasan kualitas dan kuantitas program perlindungan saksi dan korban.

Sebab, dari total anggaran Rp 54 miliar, Rp 42 miliar sudah digunakan untuk pembayaran gaji pegawai LPSK dan operasional kantor. Sisanya, hanya Rp 12 miliar yang digunakan untuk penanganan.

Padahal, para saksi dan korban yang menjadi terlindung LPSK harus mendapatkan sejumlah layanan, mulai dari perlindungan fisik, penempatan rumah aman, pengawalan melekat, pendampingan proses hukum, penggantian biaya hidup, bantuan medis, psikologis, psiko-sosial, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi.