Pada Era Digital Ini, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Jadi Pertanyaan

Menurut Eko, kemajuan IT mampu melahirkan terciptanya ekosistem pemerintahan yang lebih praktis dan dinamis.

Jika hal itu dimanfaatkan dengan baik, relevansi pemindahan ibu kota justru menjadi pertanyaan.

"Justru dengan kemajuan teknologi informasi, pertanyaannya justru apakah kita perlu pindah ke daerah lain?" kata Eko dalam diskusi "Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru" di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Eko berpendapat, dengan kemajuan teknologi IT dan artificial intelligence, 10 sampai 15 tahun mendatang aktivitas pemerintahan tidak akan lagi sama seperti sekarang.

Diperkirakan, gedung-gedung pemerintahan tidak lagi banyak digunakan lantaran pekerjaan aparatur sipil negara (ASN) bisa dilakukan dari rumah.

Rapat-rapat pun bisa diselenggarakan melalui video telekonferensi. Akibatnya, mobilitas sejumlah kalangan masyarakat menjadi lebih rendah dan tingkat kemacetan menjadi berkurang.

Jika situasi demikian mampu diciptakan, rencana pemindahan ibu kota perlu kembali dipertimbangkan.

"Saya enggak tahu apakah pemerintah sudah mengkaji dampak teknologi ini dalam proses digitalisasi governance," ujar Eko.

"(Rencana pemindahan Ibu Kota) ini menurut saya kira perlu dikaji lebih lanjut. Sayang kalau mubazir," ucap dia lagi.

Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.

Pemerintah berharap, pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tetapi juga menyebar ke daerah lain.

Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.