Langkah Pemerintah Tangani Kerusuhan Manokwari...

Kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis setelah massa mulai melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Mahasiswa Papua tersebut dianggap telah melecehkan bendera Merah Putih sehingga sempat diamankan oleh polisi.

Pemerintah tak tinggal diam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung menggelar rapat koordinasi pada Senin (19/8/2019) siang di kantor Kemenko Polhukam.

Dari rapat tersebut dikeluarkan sejumlah poin penting. Salah satunya adalah melakukan pengusutan secara tuntas dan adil kepada mereka yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.

"Pemerintah menyesalkan adanya insiden yang saat ini sedang berkembang tentang pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur," ujar Wiranto usai rapat koordinasi.

"Disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa," kata Wiranto.

Wiranto pun mengapresiasi langkah Khofifah itu.

"Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang secara terbuka telah menyatakan maaf atas apa yang telah terjadi di wilayah Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya inisiden di wilayah Jawa Timur," ujar Wiranto.

Permintaan maaf Khofifah itu, kata Wiranto, diterimanya melalui sambungan telepon. Wiranto menilai bahwa permintaan maaf tersebut ikhlas dan tulus.

"Barusan tadi pagi saya menerima telepon dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah dan beliau menyatakan pernyataan maaf terbuka. Ini pernyataan yang tulus dan ikhlas," kata dia.

Tidak hanya kepada Gubernur Jawa Timur, Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah menyampaikan pernyataan dan imbauan kepada semua pihak agar tak memperpanjang insiden yang tengah terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing," kata Wiranto.

Selain itu, apresiasi yang sama juga disampaikan Wiranto kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat yang telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

"Saya tadi juga sudah telepon dengan Forkopimda di Papua Barat dan telah menyampaikan laporan bahwa daerah Papua Barat, Manokwari telah dapat ditenangkan," kata dia.

Jamin keamanan

Dalam kesempatan itu, Wiranto juga menegaskan bahwa pemerintah memberikan jaminan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

"Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah," ujar dia.

Wiranto juga meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Terutama hal tersebut dilakukan untuk merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat," kata dia.

Namun, ia akan menunggu situasi dan kondisi di Manokwari, Papua Barat membaik untuk mengumpulkan mereka dalam membahas masalah insiden yang terjadi.

Ketiga gubernur yang akan dikumpulkan itu adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

"Ya tunggu dulu setelah situasi membaik karena apa pun kepala daerah sebagai kepala wilayah harus bertanggung jawab ada di daerahnya," kata Tjahjo usai rapat koordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (19/8/2019).

Ia mengatakan, sedianya pertemuan tersebut akan berlangsung pada Selasa (20/8/2019) pagi.

Namun, ia meminta Gubernur Papua dan Papua Barat untuk kembali dulu ke wilayahnya masing-masing.

Kedua gubernur itu, kata dia, sudah berada di Jakarta untuk pertemuan tersebut, tetapi mereka diminta untuk memeriksa wilayahnya terlebih dahulu yang sedang tidak kondusif.

"Mereka langsung pulang dari Jakarta, supaya berkoordinasi dengan pemda. Pemimpin menerima pendemo kan beda kalau yang terima gubernur," kata dia.

Jaga Ucapan

Tjahjo Kumolo juga mengimbau para kepala daerah untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Sebab, kata dia, pelajar atau mahasiswa Papua tersebar di beberapa kota. Mulai dari Yogyakarta, Makassar, Salatiga, hingga Jakarta.

"Saya minta (kepala daerah), termasuk diri saya untuk hati-hati dalam membuat pernyataan karena statement sekecil apa pun kalau emosional tanpa terkendali itu bisa menimbulkan opini yang berbeda," ujar Tjahjo.

Hal tersebut, kata dia, bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan bisa menimbulkan seperti yang saat ini terjadi di Manokwari dan Jayapura.

Aksi yang terjadi di Papua sendiri dipicu oleh kejadian yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya.

Salah satu yang membuat warga Papua menggelar aksi adalah pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang memunculkan opsi pemulangan mahasiswa asal Papua.

Hal itu memicu kerusuhan di Manokwari pada Senin pagi.

Wali Kota Malang Sutiaji juga meminta maaf atas kericuhan yang terjadi pada Kamis (15/8/2019) lalu.

Saat itu, kericuhan antara warga dan mahasiswa Papua terjadi ketika mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hendak melaksanakan aksi di depan Balai Kota Malang.

Namun terkait dengan opsi pemulangan mahasiswa Papua yang disampaikan Wakil Wali Kota Malang menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Malang tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemulangan tersebut.