Jaksa Agung HM Prasetyo: Saya Tidak Pernah Ditegur Presiden

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi polemik jabatan Jaksa Agung yang ke depannya tak lagi berasal dari kader parpol sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo.

"Saya tidak pernah ditegur, tidak pernah ada kekecewaan Presiden. Orang semua melihat apa yang saya lakukan. Enggak ada masalah. Bahwa selama saya menjabat Jaksa Agung semua orang bisa melihat," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Ia pun mengaku telah nonaktif sebagai kader Nasdem saat ditunjuk Presiden untuk menjabat sebagai Jaksa Agung.

Karenanya, Prasetyo memastikan, tak ada langkah hukum yang ia ambil berkaitan dengan partai tempat ia bernaung selama menjabat Jaksa Agung. 

Ia menilai, keliru bila ada yang menganggap Jaksa Agung menjadi alat politik partai tertentu.

Sebab, Prasetyo mengaku selalu bekerja secara independen dan imparsial saat menjalankan proses hukum.

Prasetyo pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo ihwal sosok yang akan mengisi jabatan Jaksa Agung selanjutnya.

Ia mengingatkan penegak hukum harus bekerja secara profesional dan imparsial.

"Selama saya menjabat Jaksa Agung, seperti dikatakan presiden tadi, kami enggak ada sedikit pun untuk menyalahkan orang," ujar Prasetyo.

"Tetapi bagaimana mencegah kejahatan tidak terjadi. Ketika kami mencegah, dan menemukan bukti yang tidak terbantahkan harus kami tindak. Tidak pandang bulu. Dari partai mana pun," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, Kabinet Kerja Jilid II pada periode 2019-2024 akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, porsi menteri dari partai politik lebih sedikit dari kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan begitu, perbandingan jumlah menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik yakni 55 persen berbanding 45 persen.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

Ia mengatakan, dalam sejarahnya, Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski demikian, Presiden Jokowi juga belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa