Soal PNS Kerja dari Rumah, Kemenpan RB: Pelayanan Langsung, Ya Harus di Kantor

Hal tersebut dilakukan agar PNS bisa bekerja lebih fleksibel dan tidak melulu di kantor.

Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan hal yang mendasari usulan tersebut ialah untuk membentuk birokrasi 4.0. Sistem birokrasi ini menuntut PNS bekerja lebih jeli, akurat, dan cepat karena ditopang sistem digital.

"Jadi kami sedang rencanakan itu, kerja dari rumah bisa, kerja dari ujung sana juga bisa, nanti diatur bagaimana aturannya," katanya dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kemenpan RB Syamsul Rizal mengatakan bahwa tidak semua PNS bisa bekerja dari rumah.

“Tidak semua jabatan dan pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Kalau pelayanan langsung masyarakat ya harus di kantor. Tapi kalau seorang peneliti ya bisa saja tidak harus ke kantor,” katanya kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

Masih ditelaah

Saat ditanya mengenai kapan perkiraan waktu pelaksanaan rencana tersebut, pihaknya menjelaskan bahwa rencana PNS bekerja dari rumah masih ditelaah.

“Tentu perlu kajian dan target pekerjaan yang pasti sehingga bisa dipertanggungjawabkan,”

Mengenai apakah rencana ini ke depan bakal berlaku pula untuk PNS lama, Syamsul menyebut bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan antara PNS lama dan yang baru. Menurutnya, yang menjadi kunci adalah jenis pekerjaan masing-masing.

Ia juga mengatakan nantinya rencana ini kemungkinan berlaku untuk semua lokasi PNS dan tidak hanya diterapkan untuk PNS yang ada di Jakarta saja.

“Bicara lokasi tentu tidak ada perbedaan, semua sama,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya rumusan standar kontrak kerja (SKP) bagi ASN. Pihaknya mengatakan, seandainya SKP bisa diselesaikan dari rumah kenapa tidak? Menurutnya, yang terpenting SKP tercapai.

"Saat ini ketentuannya setiap pegawai ASN harus memikul beban kerja. Kalau kita pakai jam kerja minimal 1.250 jam per tahun, ternyata hasil kajian ternyata tugas dan fungsi tersebut dapat diselesaikan tidak selalu berada di kantor, maka kemungkinan itu yang tidak harus ke kantor setiap hari," katanya.

Saat ini, pemerintah sudah merencanakan ASN atau PNS banyak diisi oleh pegawai-pegawai yang melek teknologi atau punya basis kemampuan teknologi informasi yang cukup kuat pada 2024.

Rencana itu dimulai dengan proses rekrutmen PNS yang secara penuh, dari pendaftaran sampai pengumuman menggunakan sistem komputer atau internet, sejak beberapa tahun lalu.

Ide pegawai negeri sipil bisa bekerja dari luar kantor merupakan perpanjangan dari prinsip fleksibitas bekerja di era digital.

Dalam penerapan birokrasi 4.0, fleksibilitas kerja menjadi salah satu hal yang didorong pemerintah. Hal ini sudah diterapkan di Australia dan berhasil meningkatkan produktivitas pegawai.