Salin Artikel

Kronologi Blackout: Dari Mati Lampu, Jokowi Marah, hingga Janji PLN

Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani menyampaikan, pemadaman bermula pada buku 11.45.09 karena terdapat gangguan di Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Ungaran-Pemalang.

"Jadi pukul 11.45 WIB detik ke-27, SUTET Ungaran-Pemalang terjadi gangguan pada sirkuit 1, kemudian disusul pada sirkuit 2. Akibatnya terjadi penurunan tegangan yang menyebabkan jaringan SUTET Depok dan Tasikmalaya mengalami gangguan. Ini yang menjadi pemadaman awal," kata Sripeni di Depok, Minggu siang.

Pada saat yang sama, listrik di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali tetap berjalan normal. Kemudian, pukul 11.48 WIB daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta padam secara serentak.

Sejak itu, aktivitas warga, khususnya di Ibu Kota seakan lumpuh. Moda-moda transportasi seperti KRL commuter line, moda raya terpadu (MRT), dan light rapid transit (LRT) tak dapat beroperasi.

Bus transjakarta dapat tetap beroperasi meski mengandalkan tiket kertas. Sejumlah lampu lalu lintas pun mati hingga menyebabkan kesemerawutan di beberapa persimpangan.

PLN pun memutar otak. Mereka mengalirkan listrik dari Jawa Timur ke PLTA Saguling dan PLTA Cirata.

Atas masuknya aliran itu, Inten berjanji listrik akan kembali menyala secara bertahap mulai Minggu malam pukul 19.27 WIB.

"Kira-kira mudah-mudahan kalau berjalan baik, sistem di Jawa Barat 3 jam dari pukul 16.27 WIB sudah normal kembali," kata Sripeni dalam konferensi pers, Minggu sore.

Sripeni pun berharap gangguan ini tak akan melebihi pukul 00.00 WIB dini hari.

"Mudah-mudahan bisa kurang dari pukul 00.00 WIB ya, bisa normal kembali," ucap dia. 

Listrik di berbagai wilayah di Jabodetabek perlahan-lahan mulai menyala meski waktu belum menunjukkan pukul 19.27 WIB.

Beberapa warganet melaporkan hal itu lewat tweet mereka yang di-retweet akun @RadioElshinta.

Jokowi sambangi Kantor PLN

Senin (5/8/2019) pagi, ketika listrik sudah kembali mengalir di sebagian besar wilayah Jabodetabek, Presiden Joko Widodo menyambangi Kantor Pusat PT PLN.

"Pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang, ya blak-blakan saja sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," kata Jokowi di hadapan direksi PLN.

Sripeni kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai masalah teknis yang menyebabkan listrik padam, yakni terkait gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Penjelasan tersebut berlangsung sekitar 10 menit. 

Namun, Jokowi dengan raut muka datar tak puas dengan penjelasan Inten itu karena terlalu panjang.

"Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," kata dia.

Saat mendengar penjelasan Inten hingga menanggapi, Jokowi tak sekali pun tampak tersenyum. Tanggapannya pun datar dan ada nada kekecewaan. 

Sripeni lalu meminta waktu lagi untuk memberi penjelasan tambahan. Ia lalu kembali memberi penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan ini tidak terantisipasi.

Menanggapi itu, Presiden hanya meminta PLN segera melakukan perbaikan secepatnya serta mengingatkan agar peristiwa serupa jangan sampai terulang kembali.

"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih," kata Kepala Negara.

Tanggapan Jokowi pun relatif singkat. Tak sampai dua menit. 

Setelah itu, Jokowi langsung pergi meninggalkan kantor PLN. Ia menolak meladeni wawancara dengan media massa yang biasa dilakukannya setelah kunjungan.

Pemadaman bergilir

Selepas pertemuan dengan Jokowi, Sripeni mengatakan, pemadaman bergilir di sejunlah wilayah Jabodetabek masih berlangsung hingga Senin sore.

Waktu itu, Sripeni menyebut listrik di seluruh wilayah akan normal kembali pada Senin malam.

"Mudah-mudahan nanti malam ya, target itu saya mengharapkan nanti pukul 16.00 WIB ada dua unit PLTU akan masuk, jadi kira-kira 1.000 MW. Lalu PLTU-PLTU lainnya yang kapasitas 300 MW akan masuk juga, tetapi agak menjelang malam," kata dia.

Senin malam, Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Barat Haryanto WS mengatakan, pemadaman bergilir untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta sudah tidak terjadi sejak Senin sore.

Namun, pemadaman listrik masih terjadi di wilayah Banten dan Jawa Barat.

Untuk mengatasinya, Haryanto mengaku sudah menambah mesin yang dapat menghasilkan listrik sebesar 5.000 megawatt.

Jumlah itu akan ditambah sebesar 3.000 megawatt pada malam ini.

"Insya Allah sampai nanti malam ada tambahan sampai 3.000 megawatt dan yang kita pakai untuk menyalakan kembali pelanggan-pelanggan yang ada di Banten dan Jabar yang mengalami pemadaman," kata dia. 

Investigasi Polri

Berdasarkan hasil investigasi Polri, masalah listrik itu diduga timbul karena adanya pohon yang melebihi batas ketinggian sehingga mengakibatkan lombatan listrik.

"Kerusakan, diduga sementara adanya pohon yang ketinggiannya melebihi batas ROW (right of way) sehingga mengakibatkan flash atau lompatan listrik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/9/2019).

Investigasi ini dilakukan tim yang dipimpin Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Tim dari Polda Jawa Tengah pun turun ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengecek tower transmisi di daerah Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah.

Dengan demikian, Dedi menyatakan bahwa dugaan sementara polisi, gangguan itu diakibatkan faktor alam dan teknis.

Tidak ada indikasi kesalahan manusia atau human error maupun sabotase terkait pemadaman listrik tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/06/08454741/kronologi-blackout-dari-mati-lampu-jokowi-marah-hingga-janji-pln

Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke