Indonesia Perkuat Hubungan dengan Amerika Serikat

KOMPAS.com – Indonesia memperkuat berbagai kerja sama dengan Amerika Serikat (AS), mulai dari bidang politik, ekonomi, hingga pertahanan negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo dalam forum House Democratic Partnership yang digelar di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (31/07/19).

Adapun House Democratic Partnership merupakan komisi dalam United States House of Representatives (USHR) atau DPR-nya Amerika. Forum ini bekerjasama dengan berbagai negara untuk mendukung pengembangan lembaga legislatif yang efektif, independen dan responsif.

Lebih lanjut Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan peran kedua negara dalam hal politik.

Ia mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, AS dan Indonesia perlu meningkatkan nilai-nilai demokrasi yang menghargai pluralisme. Terlebih kedua negara punya latar belakang penduduk yang beraneka ragam,

Caranya, lewat promosi fungsi parlemen yang responsif, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan institusi demokrasi yang tangguh.

"DPR RI tengah berproses menuju parlemen modern. Kami telah mendeklarasikan Open Parliament untuk berproses dalam mekanisme multilateral melalui Open Government Partnership (OGP) guna mendorong nilai-nilai keterbukaan, transparansi, demokrasi, dan good governance," papar Bamsoet.

Implementasinya, selain kehadiran ruang pusat informasi dan penyiaran parlemen, DPR RI telah mengembangkan aplikasi mobile DPR Now. Lewat aplikasi ini masayarakat bisa menyampaikan aspirasi dan mengakses berbagai kinerja DPR RI.

Bahkan, DPR RI juga tengah mendorong penyempurnaan Sistem Informasi Legislasi (Sileg). Nantinya lewat sistem ini masyarakat dengan mudah dapat memonitor perkembangan pembahasan legislasi melalui skema tracking.

Ekonomi dan pertahanan

Dari kacamata ekonomi, Ketua DPR ini menilai peran Parlemen Amerika dan Indonesia sangat besar dalam mendorong pemerintah kedua negara meningkatkan kerja sama ekonomi.

Oleh karena itu, DPR RI menyambut positif keterlibatan investor Amerika Serikat dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

Contohnya, pada kuartal ke-3 tahun 2018 lalu tercatat sebesar 356,04 juta dollar AS yang tersebar di 191 proyek.

"Dengan nilai total perdagangan kedua negara pada 2018 mencapai 28,615 miliar dollar AS, masih banyak potensi perdagangan yang bisa dikembangkan," tutur Bamsoet.

Terkait isu militer dan pertahanan, Bamsoet yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang Amerika Serikat merupakan mitra strategis dalam modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI).

DPR RI berharap dengan disahkannya National Defense Authorization Act (NDAA) oleh Senat Amerika pada Juni 2019 lalu dan Countering America’s Adversaries through Sanction Act (CAATSA) pada Agustus 2017, tidak mempengaruhi hubungan pertahanan dan keamanan kedua negara khususnya dalam hal pengadaan senjata.

"Tahun 2018 Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak (imbal beli) 11 unit pesawat tempur Sukhoi (SU 35). Kami berharap, kerja sama pengadaan alat pertahanan juga dapat dilakukan dengan Amerika Serikat," tandas Bamsoet.

Tak hanya itu, Bamsoet menilai Parlemen Indonesia dan Amerika Serikat perlu memperluas cakupan kerja samanya, yaitu penguatan legislasi untuk isu-isu spesifik, seperti pemberantasan terorisme.

Mengingat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020, Indonesia ingin berbuat lebih banyak dalam mewujudkan perdamaian dunia.

"Kita perlu mewaspadai beragam upaya penyebaran maupun penguatan paham radikalisme teror, termasuk melalui dunia digital dan juga kembalinya mereka yang terindikasi menjadi foreign terrorist fighter (FTF)," pungkas Bamsoet.