Komnas Perempuan: Sepak Bola Putri Harusnya Diberi Fasilitas Sesuai Syariat di Aceh

Menurut anggota Komnas Perempuan yang membawahi reformasi hukum dan kebijakan, Sri Nurherwati, sedianya pemerintah daerah memfasilitasi agar liga itu dapat digelar sesuai syariat di Aceh.

"Kalau Pemda Aceh menghendaki sepak bola yang syariah, seperti apa yang diinginkan? Seharusnya bukan melarang, tetapi memberikan infrastruktur sehingga sepak bolanya betul-betul bisa menjamin hak konstitusional warga negaranya, terutama perempuan," kata Sri saat ditemui di Kantor Komnas Perempuan, Senin (8/7/2019).

Sri mengatakan, pelarangan liga sepak bola putri tersebut dapat mengurangi hak konstitusional warga Aceh.

Oleh sebab itu, ia menyarankan pemerintah daerah untuk memberikan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Aceh, khususnya perempuan.

"Bukan melarang, tetapi memberikan infrastruktur yang memadai untuk perempuan, sehingga tidak terkurangi hak-haknya terhadap pengembangan bakat, minat, dan itu kan kesehatan," kata dia.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Ulama, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan di Lhokseumawe menolak digelarnya Piala Menpora Sepakbola U-17 Putri tingkat nasional di Stadion Perta Arun Gas, Lhokseumawe, Aceh, pada Juli hingga September 2019.

"Liga di bawah Kemenpora RI itu sangat bertentangan harkat, martabat, dan marwah perempuan Aceh," kata koordinator aksi penolakan, Tgk Sulaiman Lhokweng.

Mereka meminta Menpora membatalkan perhelatan olahraga itu dan menghormati kearifan lokal Aceh yang menerapkan syariat Islam.

"Kami meminta Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLiSPI) selaku penyelenggara agar membatalkan seleksi dan pengiriman delegasi tim sepa kbola U-17 putri ke tingkat nasional," kata dia.