Salin Artikel

Polisi Sebut Perusuh Menjarah Peluru Tajam dari Mobil Brimob

Hal itu disampaikan Iqbal menanggapi video yang beredar di media sosial terkait keberadaan peluru tajam yang dimiliki polisi saat mengamankan demonstrasi penolakan hasil Pilpres 2019.

"Itu semua dijarah itu oleh perusuh," ujar Iqbal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Iqbal mengatakan berdasarkan SOP polisi menyediakan peluru tajam yang hanya digunakan oleh tim anti-anarkis Brimob. Iqbal menegaskan tim tersebut sama sekali belum diturunkan selama polisi mengamankan unjuk rasa yang dimulaibpada 21 Mei hingga sekarang.

Ia mengatakan, tim tersebut hanya bisa bergerak atas perintah Kapolri kepada Dankor Brimob, atau perintah Kapolri kepada Kapolda dan Kasat Brimob sesuai perkembangan situasi. Ia memastikan sejak 21 Mei hingga hari ini belum ada perintah Kapolri untuk menurunkan tim anti-anarkis.

Iqbal mengatakan peluru tajam digunakan hanya bila nyawa personel polisi dan masyarakat sekitar terancam oleh pengunjuk rasa.

Iqbal mengungkapkan, keberadaan peluru tajam yang beredar di media sosial merupakan hasil jarahan massa perusuh di sekitaran Slipi.

Ia mengatakan, sesuai standar operasional prosedur (SOP) peluru tajam hanya disimpan di mobil Komandan Batalyon (Danyon) Brimob.

Saat itu Danyon Brimob hendak memberi pengarahan kepada anggotanya di Slipi. Namun ternyata mobil tersebut dijarah dan semua barang termasuk peluru tajam ikut dijarah.

"Danyon itu dia akan mengarah kepada tim anti-anarkis. Tetapi dia melihat situasi di Slipi, yang harus terpanggil melakukan briefing kepada personelnya, tapi massa menyerang, dan itu (peluru) semua dijarah itu oleh perusuh," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/23/21234121/polisi-sebut-perusuh-menjarah-peluru-tajam-dari-mobil-brimob

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke