Salin Artikel

Tersisa Beberapa Provinsi, Perludem Optimis Penghitungan Suara Selesai Tepat Waktu

Proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat selesai pada 22 Mei 2019.

Titi merasa optimis rekapitulasi dapat selesai tepat waktu melihat progres penghitungan yang hanya menyisakan beberapa provinsi.

"Kita harus optimis. Saya kira kalau dari sisi kondisi objektif hari ini, luar negeri sudah selesai, Maluku, Papua, Sumatera Utara kan tadi Riau juga sudah selesai, saya kira dengan tiga provinsi mestinya bisa selesai sesuai tenggat," ungkap Titi saat ditemui di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Ia pun berharap semua pihak dapat menghormati suara pemilih dan proses yang ada saat ini.

Menurutnya, terdapat dua cara untuk menghormati suara pemilih. Pertama yaitu melalui pengawalan suara pada proses rekapitulasi berjenjang.

Kemudian, menggunakan jalur hukum yang tersedia misalnya Mahkamah Konstitusi, jika menemukan adanya indikasi kecurangan atau manipulasi.

Namun, Titi mengingatkan bahwa tuduhan tersebut juga harus disertai bukti.

"Pergi ke MK adalah salah satu penghormatan dan penghargaan untuk memperjuangkann suara rakyat yang memang mereka yakini demikianlah kemurnian suara yang ada. Tetapi ya harus dipastikan bahwa mereka punya bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang bisa dorong itu," ungkapnya.

Dalam pandangannya, langkah tersebut lebih baik daripada sekadar melontarkan narasi yang mendelegitimasi institusi penyelenggara pemilu.

"Saya kira itulah mekanisme untuk menghormati suara rakyat, bukan dengan membangun narasi-narasi yang justru tidak mempercayai institusi demokrasi dan institusi hukum yang ada di negara kita," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/20/19561601/tersisa-beberapa-provinsi-perludem-optimis-penghitungan-suara-selesai-tepat

Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke