Ada Jawaban Keliru soal Bung Karno, Megawati "Ceramahi" Peserta Lomba Cerdas Cermat

Hal itu dilakukan setelah acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPIP perihal Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada kesempatan itu, Megawati diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam lomba cerdas cermat dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut bertanya soal sang ayah, Presiden RI pertama Soekarno.

"Apakah Bung Karno pernah dipenjara, apa nama penjaranya dan juga berapa kali kah Bung Karno itu dibuang? Dan berapa lama," ungkap Megawati di lokasi lomba, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Salah satu kelompok peserta pun menjawab bahwa Soekarno pernah dipenjara di Ende, Rengasdengklok, Sukamiskin, dan Bengkulu.

Mendengar jawaban yang salah, Megawati menilai bangsa Indonesia tidak konsisten menceritakan sejarahnya.

Menurut dia, seperti di negara lain, sejarah seharusnya telah diajarkan sejak Taman Kanak-kanak.

"Kalau sudah begini saya maunya ketawa. Saya bilang ini salahnya sebetulnya siapa ya. Ya saya bilang yang salah ya bangsa kita sendiri kenapa? Karena tidak konsisten, konsekuen, menceritakan dari sejak kecil kepada bangsanya," tutur Megawati.

"Kalau di negara lain yang namanya sejarah itu sangat sangat harus diketahui oleh anak-anak. Kalau mungkin sekarang dari sejak PAUD, Taman Kanak-kanak, jadi saya kira salah karena salah," sambung dia.

Ia pun menegaskan bahwa Bung Karno tidak pernah dipenjara atau dibuang ke Rengasdengklok.

Selanjutnya, pemandu acara memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk menjawab kembali.

Seorang peserta menjawab Soekarno pernah dipenjara di Boven Digoel, Ende, Bengkulu, dan Sukamiskin. Megawati menanggapi bahwa jawaban tersebut masih salah.

"Saya sendiri jadi enggak mau jadi penanya, masih salah Pak," tutur dia.

Setelah itu, pemandu acara meminta hadirin bertepuk tangan sekaligus menutup sesi pertanyaan pertama.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Plt Kepala BPIP Hariyono, dan Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno.