Jubir BPN: AHY Lebih Punya Waktu Bertemu Pendukung Jokowi

Hal itu disampaikan Andre dalam sebuah diskusi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Ia menyebut istilah "bangsawan politik" untuk menyebut sosok AHY.

"Nah ternyata sang bangsawan itu (AHY) lebih punya waktu ketemu kepala daerah, yang bagi saya kepala daerah ini adalah kepala daerah pendukung Pak Jokowi, bukan kepala daerah yang netral," ujar Andre.

Pertemuan dengan sejumlah kepala daerah yang dimaksud Andre adalah saat AHY menghadiri silaturahim bersama kepala daerah dan tokoh politik di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019). 

Sebelum ini, kata Andre, AHY juga melakukan manuver dengan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada 2 Mei 2019.

Ia menyebutkan, sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, AHY tidak pernah mengonfirmasi lebih dulu ke pihak BPN.

Menurut Andre, putra dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu selama ini tak pernah hadir di rapat BPN.

AHY juga disebut jarang berdiskusi dengan para petinggi BPN lainnya.

"Sang bangsawan ini punya waktu untuk kongko, tapi tidak punya waktu datang ke BPN untuk berdiskusi dengan teman-teman BPN," kata Andre.

Akibatnya, lanjut Andre, AHY melontarkan pernyataan yang ia nilai kurang tepat.

Saat ditemui di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019), AHY mengatakan, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut AHY, saran itu didasarkan pada sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara-cara konstitusional dalam kontestasi politik, terutama pemilihan umum.

Andre menilai pernyataan tersebut terkesan menggurui dan seakan-akan pihak BPN akan melakukan upaya yang inkonstitusional dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Terkait tuduhan inkonstitusional, Andre menegaskan, BPN belum memutuskan apakah akan mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak pascapenetapan hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, kata Andre, pihak BPN juga telah melaporkan dugaan kecurangan pilpres ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai aturan perundang-undangan.

"Jadi jangan berkomentar. Anda tidak pernah datang rapat BPN. Ayo saya tunggu daripada duduk-duduk sama pendukung Pak Jokowi," kata dia.

Andre mengatakan, kritik yang disampaikannya ini merupakan pendapat pribadi.

Hingga saat ini, pihak Partai Gerindra maupun BPN Prabowo-Sandiaga belum mengambil sikap terkait manuver AHY tersebut.