Rencana evaluasi ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki SMK dan BLK yang jumlahnya mencapai belasan ribu dan tersebar di seluruh Tanah Air. Jumlah itu dianggap sudah cukup.
Akan tetapi, yang menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kualitas lulusan serta kecocokan keahlian.
"Sehingga tadi Presiden meminta agar semua SMK, BLK, benar-benar dilihat seperti apa kualitasnya, kemudian sertifikasi kompetensi apa yang bisa dihasilkan dari sekolah-sekolah tersebut, yang nantinya sesuai dengan kebutuhan kerja," kata Bambang kepada wartawan usai rapat.
"Karena sebenarnya kebutuhan tinggi. Banyak industri yang sebenarnya lowongan banyak, tapi pelamarnya atau yang bekerja sedikit karena (kompetensi) tidak sesuai dengan lowongan," lanjut dia.
Bambang mengatakan, untuk memperbaiki kondisi ini, Presiden secara khusus menugaskan tiga menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Ketiga kementerian akan berupaya agar lulusan dari SMK dan BLK memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.
"Sekarang kita tidak bisa memulai dari nol jadi kita harus memanfaatkan (SMK dan BLK) yang ada. Yang ada ini harus ada kecocokan dari keahlian dan keterampilan, lulusan dengan yang dibutuhkan pasar kerja. Sisi suplai harus mendengar sisi kebutuhan," kata Bambang.
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/21032571/bappenas-lowongan-kerja-banyak-tetapi-pelamarnya-sedikit