Anggota F-Golkar: Daripada Bikin Pansus Pemilu, Mending Selesaikan RUU yang Masih Banyak

Menurut dia, lebih baik DPR fokus pada penyelesaian rancangan undang-undang pada akhir periodenya ini.

"Saya daripada membicarakan hal tersebut, lebih baik kita menyelesaikan sisa-sisa undang-undang yang masih banyak daripada bikin pansus soal kecurangan pemilu yang sudah ada yang menangani," ujar Ace di posko penghitungan suara, Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Jumat (26/4/2019).

Ace mengatakan mekanisme penanganan kecurangan diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menurut UU, kata Ace, sudah ada lembaga yang berwenang menangani pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana pemilu.

Oleh karena itu, pansus untut mengusut kecurangan pemilu tidak diperlukan. Dia pun khawatir wacana Fadli Zon ini malah akan mengintervensi pelaksanaan pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau saya melihatnya apa yang dilakukan oleh seorang Fadli Zon ini kan dia ingin menyeret-nyeret supaya KPU mendapat tekanan politik dan intervensi politik," ujar Ace.

"Saya kira enggak perlu. Biarkan KPU dan Bawaslu bekerja secara independen, jangan ditekan-tekan secara politik," tambah dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli.

Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu.