Salin Artikel

Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Iqbal menegaskan, pertemuannya dengan Jokowi tersebut tak berhubungan dengan pilpres.

"Ini adalah pertemuan biasa antara pemimpin serikat buruh dengan presiden, untuk membicarakan masalah perburuhan," kata Iqbal dalam siaran pers yang disampaikan Ketua Departemen dan Komunikasi KSPI Kahar S. Cahyono, Jumat malam.

Iqbal mengakui pertemuan itu bisa menimbulkan banyak spekulasi karena ia dan organisasinya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Terlebih Pilpres belum benar-benar selesai meski hasil hitung sementara KPU dan hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan keunggulan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

Iqbal mengakui, selama ini kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, ia menegaskan berbagai kritiknya terkait masalah buruh bukan berarti ia membenci sosok capres petahana itu.

Iqbal menegaskan, kritiknya selama ini adalah bentuk tanggungjawab sekaligus tugasnya sebagai pemimpin serikat buruh dalam melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan.

"Saya tidak akan pernah membiarkan kebencian terhadap pribadi merasuk di dalam diri saya. Kritik yang kita sampaikan murni terkait dengan kebijakan," kata Iqbal.

"Tujuan yang utama adalah kesejahteraan kaum buruh," tegasnya.

Sebagai pemimpin konfederasi serikat pekerja besar di indonesia, Iqbal menilai sudah selayaknya ia berkomunikasi dengan presiden terkait kepentingan kaum buruh.

Dalam pertemuan itu, Iqbal dan sejumlah pimpinan organisasi buruh lain menuntut Presiden merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 direvisi. PP itu dinilai hanya menguntungkan kaum pengusaha dan tak berpihak para buruh.

KSPI memberikan masukan dalam revisi PP itu. Pertama, mengembalikan hak berunding serikat buruh dalam penentuan kenaikan upah minimum.

Kedua, mencabut formula penentuan kenaikan upah minimum dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia meminta formula itu diganti dengan survei pasar yang kemudian dirundingkan dalam dewan pengupahan.

Selain itu, Iqbal menuntut revisi itu agar memberlakukan upah minimum sektoral secara menyeluruh dan menindak tegas perusahaan yang tidak membayar upah minimum.

"Tentu saja, pertemuan ini bukan akhir. Sebab jika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, aksi-aksi akan terus dilakukan," kata dia.

Iqbal mengatakan, aksi yang terdekat akan digelar pada hari buruh atau may day pada 1 Mei mendatang. KSPI akan menggelar aksi bertema 'kesejahteraan buruh dan demokrasi jujur adil'.

"Ratusan ribu buruh akan mengepung Istana. Itu artinya, gerakan buruh masih tetap dan mengkritisi kekuasaan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/26/18564761/bertemu-jokowi-di-istana-ini-penjelasan-presiden-kspi-said-iqbal

Terkini Lainnya

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke