Ketua DPR Dorong KPU Siapkan Sistem E-Voting untuk Pemilu Selanjutnya

Menurut Bambang, KPU seharusnya langsung menyiapkan sistem e-voting untuk pemilu selanjutnya.

"Bukan hanya sekadar e-counting. Tapi e-voting yang bisa dimulai pada pilkada serentak mendatang karena dapat menghemat tenaga dan biaya hingga triliunan rupiah," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (25/4/2019).

Dia mendorong KPU dan DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji Undang-Undang Pemilu.

UU harus dikaji untuk menerapkan sistem baru yang lebih murah, efisien, dan tidak lagi membuat banyak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia. Bambang yakin sistem e-voting bisa menjadi jawaban atas hal tersebut.

"Dengan tidak diperlukannya lagi kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, petugas, saksi maupun pengawas TPS yang jumlah hingga jutaan, serta lebih mempermudah dan mempercepat proses penghitungan suara sehingga bisa meminimalisasi jatuhnya korban," kata dia.

Dia pun mendorong KPU segera menyiapkan kajian matang mengenai sistem ini. Harapannya sistem ini bisa secepatnya diterapkan pada pemilu serentak mendatang.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, KPU telah melakukan evaluasi Pemilu 2019.

Salah satu yang menjadi catatan adalah tentang pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara.

Menurut dia, ada persoalan terkait proses tersebut mengingat banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit usai bertugas.

Agar hal tersebut tak terulang, Viryan menyebutkan, ada opsi penggunaan teknologi informasi untuk pemilu selanjutnya. Ia menyinggung soal e-voting, e-counting, dan e-rekap pemilu.

Pemilu disebut menggunakan sistem e-voting jika pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil sepenuhnya elektronik.

Sedangkan e-counting, pemungutan suara dilakukan menggunakan sarana non elektronik seperti surat suara, kemudian penghitungan dan hasilnya diproses secara elektronik.

Opsi ketiga, e-rekap, adalah proses rekapitulasi suara yang tidak lagi dilakukan oleh petugas, tapi melalui sebuah mesin rekapitulasi.

Melihat kondisi Indonesia saat ini, menurut Viryan, sudah saatnya diterapkan sistem e-counting pemilu.

"Sudah saatnya kita menggunakan, bukan lagi e-rekap, tapi melihat kondisi saat ini ke depan paling tidak menjadi wacana bisa diterapkan mulai pilkada setelah Pemilu 2019. Tapi ini sepenuhnya bergantung pada pembuat UU. Patut untuk dipertimbangkan menggunakan mekanisme e-counting," ujar Viryan.