TKN: Penghitungan Berjenjang, Kubu 02 Seharusnya Instruksikan Saksi-saksinya "All Out"

Pada setiap tingkatan itu, masing-masing tim pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki saksi untuk mengawasi prosesnya.

Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan, seharusnya saksi pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga bisa menindaklanjuti dugaan kecurangan saat memantau proses penghitungan itu.

Hal ini disampaikannya menanggapi kubu 02 yang terus menerus menyampaikan narasi pemilu curang.

"Justru sebenarnya dalam penghitungan berjenjang itu, kubu 02 seharusnya menginstruksikan saksi-saksi mereka untuk betul-betul all out. Saya sayangkan tidak ada instruksi kubu 02 untuk saksi-saksi ikut di dalam penghitungan berjenjang," ujar Aria di Posko Cemara, Selasa (23/4/2019).

Alih-alih memantau dugaan kecurangan langsung dari proses penghitungan, kata Aria, BPN justru menyebar narasi bahwa pemilu berlangsung curang.

Aria berpendapat, narasi ini sengaja dibangun oleh BPN Prabowo-Sandiaga. Bahkan, sejak sebelum pemungutan suara.

"Yang saya lihat ada penggiringan opini yang menurut kami sudah digiring dari sebelum pemilu. Ada framing bahwa kekalahan 02 adalah karena kecurangan," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kritikan terkait pelaksanaan pemilu.

Salah satunya adalah Bambang Widjojanto.

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pasca reformasi," ujar Bambang.

Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).

Selain itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, juga menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil dan transparan.

"Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.