Salin Artikel

Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count, muncul polemik.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak percaya hasil quick count sejumlah lembaga yang menempatkan rivalnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lebih unggul.

Mereka lebih percaya penghitungan internal dan mengklaim kemenangan Prabowo-Sandiaga.

Kini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pun saling adu data.

Bahkan, muncul tantangan untuk membuka dapur penghitungan suara masing-masing.

Adu data

Pada Rabu (17/4/2019) malam, Prabowo mengklaim memenangi Pilpres 2019. Ia mengklaim bahwa hasil penghitungan sementara yang dilakukan internal timsesnya, Prabowo-Sandiaga memperoleh 62 persen suara.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, meragukan data tersebut.

Dia mengatakan, ada lebih dari 800.000 TPS pada Pemilu 2019. Jika Prabowo mengklaim mendapat data dari 320.000 TPS, itu artinya 40 persen dari total TPS.

Menurut dia, tidak mungkin 40 persen data bisa masuk dalam waktu satu hari. Bahkan, pergerakan data masuk dalam situs Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berjalan secepat itu.

"Kalau dalam waktu satu hari bisa 40 persen data dimiliki, itu mencurigakan," kata dia.

TKN mengaku mendapatkan informasi mengenai jumlah sampel data yang dipakai BPN hingga akhirnya mengklaim menang.

Menurut Arya, BPN menggunakan sampel sedikit TPS kemudian langsung mengklaim kemenangan.

Contohnya, kata dia, BPN hanya menggunakan sampel 30 TPS di Lampung dan 468 TPS di DKI Jakarta. Padahal, jumlah TPS di dua provinsi itu mencapai puluhan ribu.

Buka dapur penghitungan

TKN juga merasa gerah dengan narasi kecurangan pemilu yang terus diembuskan BPN Prabowo-Sandiaga terus-menerus.

Akhirnya, TKN Jokowi-Ma'ruf membuka war room yang bisa diakses publik.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menjelaskan, di war room ini terdapat 250 personel yang akan bekerja selama 24 jam setiap hari dalam tiga shift.

"Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS," kata Lukman Edy.

Sementara itu, Arya mengatakan, siapa saja boleh datang ke war room yang terletak di Hotel Gran Mulia itu.

Pihak-pihak yang merasa ada kecurangan boleh ikut memeriksa data bersama relawan di war room TKN.

Arya menantang balik BPN Prabowo-Sandiaga untuk mau buka-bukaan dapur penghitungan suara mereka.

Menurut dia, klaim kemenangan Prabowo selama ini harus diikuti dengan penjabaran data yang lengkap.

"Kami kemarin sudah membuka real count room kami di salah satu hotel. Wartawan bebas melihat, bisa mengambil gambar, bisa lihat orangnya yang bekerja bagaimana, meng-input datanya pun diperlihatkan di sana," ujar Arya.

"Tetapi sampai hari ini apakah pihak sebelah berani membuka real count room mereka?" kata Arya.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan, pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.

"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, pusat penghitungan data BPN ada di beberapa tempat. Namun, Fadli tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini.

Dia malah membahas hal lain, yaitu soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count.

Sementara itu, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan dapur penghitungan tidak bisa diperlihatkan seluruhnya kepada publik.

"Di berbagai partai politik koalisi kami, mereka juga punya dan kebijakan masing-masing. Tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kami. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ujar dia.

Sudirman hanya menggambarkan cara kerja tim penghitungan real count ini.

Dia mengungkapkan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Selain BPN, masing-masing partai politik juga memiliki tim yang memiliki tugas sama.

Meski tidak bisa membuka data secara keseluruhan, Sudirman mengatakan, data mereka bisa memperkuat argumen klaim kemenangan.

"Ini bukan war kan. Ini kompetisi. Tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang insya Allah akan memperkuat argumen kami," kata Sudirman.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/08004381/polemik-setelah-quick-count-adu-data-tkn-dan-bpn-hingga-tantangan-buka-dapur

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke