Salin Artikel

Tak Lolos Ambang Batas Parlemen Berdasar Hitung Cepat, Hanura Berharap Penghitungan KPU

Hasilnya, berdasarkan hitung cepat itu, Hanura menjadi satu-satunya partai lama yang perolehan suaranya tak melampaui ambang batas parlemen pada Pemilihan Legislatif 2019.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu 2019 adalah 4 persen.

Menanggapi hasil hitung cepat ini, Hery mengatakan, partainya memilih fokus terhadap proses penghitungan suara yang sedang berlangsung di KPU.

"Kita sama-sama tahu di sini kan sangat rumit di lapangan. Sampai hari ini penghitungan masih berjalan dan masih sebagian kecil (data yang masuk)," ujar Hery ketika dihubungi, Senin (22/4/2019).

Menurut Hery, hasil quick count memengaruhi semangat para kader di lapangan. Namun, kata dia, kader Partai Hanura tetap melakukan pengawasan penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Mereka optimistis perolehan suara pada penghitungan KPU akan lebih besar daripada hasil quick count.

"Kami optimis lah, makanya kami lagi kawal itu penghitungan di lapangan," kata dia.

Salah satu lembaga yang mengadakan hitung cepat perolehan suara partai adalah Litbang Kompas. Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, Hanura mendapatkan suara 1,54 persen.

Sementara, berdasarkan hitung cepat indikator, parpol yang tidak lolos ke Senayan adalah Partai Perindo dengan 2,68 persen, Berkarya (2,37), PSI (2,03), Hanura (1,74), PBB (0,93),Garuda (0,62), dan PKPI (0,28).

Adapun, hitung cepat LSI Denny JA memprediksi ada 6 partai yang tidak lolos ambang batas parlemen yaitu Partai Berkarya 2,41 persen, PSI (2,35), Hanura (1,85), Garuda (0,98), PBB (0,90), dan PKPI (0,38). 

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/22/09072721/tak-lolos-ambang-batas-parlemen-berdasar-hitung-cepat-hanura-berharap

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke