Salin Artikel

Apresiasi Lembaga Penyiaran, KPI Juga Minta Batasi Klaim Kemenangan

KPI mengapresiasi kepatuhan lembaga penyiaran terhadap penyiaran hasil quick count. Ini sesuai Surat Edaran KPI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lembaga Penyiaran.

"KPI juga tidak menemukan adanya pemberitaan yang bersifat kampanye hari ini," demikian pernyataan KPI, dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/4/2019).

Secara khusus, Komisioner KPI yang juga Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano Pariela, berharap lembaga penyiaran ikut mengawal proses penghitungan suara dengan tidak menyiarkan klaim kemenangan secara berlebihan dari pihak-pihak tertentu.

"Mari kita hormati proses dan tahapan pemilu yang masih berlangsung ini," ujar Hardly.

Secara resmi, penghitungan suara hingga saat ini masih berlangsung sembari menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPI meminta lembaga penyiaran untuk terus menerus menyebutkan bahwa hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi. Lembaga penyiaran diminta memberi edukasi agar masyarakat bersabar hingga KPU mengeluarkan hasil penghitungan resmi.

Sebelumnya, KPI juga mengimbau kepada lembaga penyiaran agar mengedepankan fungsi pendidikan politik dan kontrol sosial melalui penyiaran.

Oleh karena itu, lembaga penyiaran diharapkan tetap meliput seluruh penghitungan suara pemilu yang dihitung secara berjenjang di TPS sampai penghitungan tingkat nasional. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid dan akurat.

Hardly berharap lembaga penyiaran dapat merekatkan kembali ikatan sosial yang sempat memanas di masyarakat dengan menyajikan pemberitaan yang "menyejukkan".

"KPI berharap melalui penyiaran, televisi, dan radio dapat menghadirkan konten siaran yang mampu membangun persaudaraan, serta memulihkan masyarakat dari perseteruan," ujar Hardly.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/19473221/apresiasi-lembaga-penyiaran-kpi-juga-minta-batasi-klaim-kemenangan

Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke