KPAI Minta Publik Hormati Proses Hukum Kasus Pengeroyokan Siswi SMP di Pontianak

Susanto menerangkan, hal tersebut bertujuan untuk menghindari informasi simpang siur yang berpotensi merugikan anak, baik korban maupun terduga pelaku.

"Kami berharap semua pihak menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan kepolisian, sehingga tidak terjadi persepsi yang salah terkait pelaku maupun korban," kata Susanto melalui keterangan tertulis, Kamis (11/4/2019).

Selain itu, ia juga mengimbau kepada publik agar tidak mengumbar identitas korban dan anak lainnya yang terlibat. Hal itu demi mencegah timbulnya stigma negatif hingga dampak lain yang lebih kompleks.

"Semua pihak agar tidak menyebarkan atau menviralkan identitas korban dan pelaku, agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks," ungkapnya.

Susanto menuturkan, penyebaran identitas tersebut memiliki konsekuensi hukum. Hal itu tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ancaman hukuman penjara dari pasal tersebut maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga siswi SMA terduga pelaku pengeroyokan siswi SMP berinisial AD (14), siswi SMP di Kota Pontianak, sebagai tersangka, Rabu (10/4/2019).

Ketiganya masing-masing berinisial FZ alias LL (17), TR alias AR (17) dan NB alias EC (17).

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara tiga tahun enam bulan.