Survei Charta Politika: 45,6 Persen Responden Maklumi Politik Uang

Sebanyak 45,6 persen responden menyatakan memaklumi praktik politik uang. Sementara 39,1 persen tidak memaklumi, dan 15,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Jawa Timur menjadi daerah yang paling memaklumi politik uang dengan 54,7 persen. Kemudian disusul DKI Jakarta dan Banten dengan 54,5 persen.

"Ini memang angka cukup mencengangkan. Hampir separuh publik mengatakan money politics itu dapat dimaklumi," kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

"Jadi sikap permisif publik cukup tinggi terhadap kondisi kita saat ini di mana hampir 50 persen mengatakan money politics adalah hal yang wajar," lanjutnya.

Kendati demikian, Muslimin menilai masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas fenomena ini. Sebab, praktik politik uang ini juga marak terjadi karena masih banyak politisi-politisi yang melakukannya.

"Ini agak berbahaya bagi demokrasi kita ke depan kalau sikapnya masih begini," kata Muslimin.

Muslimin mengingatkan caleg-caleg yang kerap menggunakan politik uang bahwa cara tersebut belum tentu efektif untuk menggaet pemilih.

Sebab, masih berdasarkan hasil survei Charta Politika, 40,8 persen responden memilih untuk mengambil uangnya namun tak memilih calon yang memberi uang.

Hanya 8 persen responden yang menyatakan akan memilih calon yang memberi mereka uang.

"Ini jadi pelajaran juga bagi politisi dan parpol, ternyata publik tidak serta merta dikasih tapi memilih. Dalam hal ini tentunya masyarakat dalam tanda kutip cukup pintar," ujar dia.

Survei Charta Politika ini dilakukan 19-25 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang terbesar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.