Salin Artikel

Menurut AHY, Bicara Jatah Menteri Melukai Perasaan Rakyat

"Kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi hari ini urgensinya belum di sana karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa porsinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat," kata AHY di sela-sela melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/4/2019) malam, seperti dikutip Antara.

AHY menegaskan, Partai Demokrat saat ini fokus dalam menghadapi Pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota.

"Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai, barulah kita berbicara ke mana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat," ujarnya.

Sama seperti dengan partai politik pengusung capres Prabowo-Sandi, kata AHY, Partai Demokrat pernah ditawari secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam posisi sebagai capres yang ketika itu dalam konteks membangun koalisi.

Menurut dia, yang jelas dari sisi politik pragmatisnya, Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas dalam melakukan perubahan di pemerintahan ke depan.

"Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh Tanah Air untuk lima tahun ke depan. Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami," katanya.

Menurut AHY, Partai Demokrat ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat sekaligus menghadirkan solusi melalui 14 prioritas partainya untuk rakyat.

Meski demikian, AHY mengaku tidak kecewa dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, terkait pembahasan pembagian jatah menteri.

"Saya katakan tidak kecewa. Saya anggap ini percakapan yang lumrah dalam kompleks politik meskipun saya sebetulnya ingin lebih fokus pada upaya memenangkan hati serta pikiran rakyat," ujarnya.

Hashim sebelumnya membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hashim awalnya enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri.

Setelah wartawan kembali menanyakan hal yang sama, Hashim memberikan jawabannya.

"Ya, kami sudah sepakat. Kalau Prabowo-Sandi menang, sudah ada tujuh menteri untuk PAN, enam kursi untuk PKS," ujar dia.

Sementara partai politik pengusung lain, misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya, menurut Hashim, masih dalam pertimbangan.

Adapun Prabowo saat kampanye di beberapa daerah juga sudah bicara soal menteri. Ia bahkan memperkenalkan para tokoh pendukung yang dianggapnya pantas menjadi menteri.

Setidaknya ada tujuh tokoh yang disebut Prabowo.

Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dan Presiden KSPI Said Iqbal.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/02/09532421/menurut-ahy-bicara-jatah-menteri-melukai-perasaan-rakyat

Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke