Setara Institute: Peristiwa Pilkada DKI Menyadarkan Kita untuk Cegah Polarisasi

Bonar berkaca pada kecenderungan penurunan jumlah tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sejak tiga tahun terakhir.

Data Setara Institute menunjukkan, pada tahun 2016 terjadi 270 tindakan pelanggaran KBB.

Kemudian pada 2017, jumlahnya menurun menjadi 201 tindakan. Di tahun 2018 ada kenaikan menjadi 202 tindakan pelanggaran KBB.

Menurut Bonar, salah satu momentum bangkitnya kesadaran itu adalah seusai Pilkada DKI Jakarta 2017. 

"Peristiwa Pilgub DKI memang membuat orang menjadi terpolarisasi, tetapi di sisi lain menimbulkan kesadaran baru. Pemerintah menyadari bahwa memang ini seperti api dalam sekam. Isu yang perlu ditangani dengan cermat," kata Bonar dalam paparannya di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Menurut dia, pemerintah pusat sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan intoleransi.

Sebab, kata dia, salah satu aktor negara yang sering melakukan intoleransi adalah pemerintah daerah.

"Bukan rahasia lagi juga ada kepentingan elektoral, kecenderungannya Pemda melakukan pembiaran bahkan mengakomodir suara-suara dari kelompok intoleran," ujarnya. 

Selain itu, pemerintah juga menggiatkan forum komunikasi umat beragama di setiap daerah.

Kemudian pemerintah melalui sejumlah kementerian menghadirkan sejumlah program kerja untuk mencegah intoleransi sejak dini.

"Meskipun masih banyak program seremoni, tetapi setidaknya banyak memberikan perhatian untuk bagaimana kita bersama masyarakat menyadari pentingnya hidup bersama secara damai dan harmonis," kata Bonar. 

Di sisi lain, Bonar menyoroti tumbuhnya kesadaran masyarakat.

Meskipun gejala intoleransi mulai menyentuh level pedesaan, kelompok masyarakat sipil yang melawan intoleransi semakin tumbuh.

"Peristiwa Pilgub DKI kemarin memberi kesadaran bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah polarisasi terjadi secara tajam yang merusak integrasi nasional, sehingga muncul kelompok masyarakat sipil yang berinisiatif bicara toleransi, Pancasila, kebhinekaan dan sebagainya. Itu luar biasa," ujarnya.

Pemerintah dan masyarakat sipil dinilai mulai mampu menangkal permainan politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, dan ancaman ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Bonar berharap pemerintah dan masyarakat bisa menggenjot momentum ini dengan memaksimalkan langkah-langkah yang konkret dan berkesinambungan.