KASN: Langkah SBY Angkat Honorer Tanpa Tes Bikin Kualitas PNS Anjlok

Ia menilai kebijakan yang bernuansa politis itu menurunkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.

"Mutu pelayanan publik, mutu SDM, ASN karena ada intervensi politik kita sangat anjlok. Dulu zaman SBY angkat 1 juta pegawai honorer tanpa tes jadi anjlok,” kata Sofian diskusi yang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Sofian menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo saat ini lebih tepat karena tak sembarangan mengangkat honorer. Honorer yang hendak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) harus mengikuti tes dan bersaing dengan masyarakat umum lainnya.

Menurut dia, seleksi yang dilakukan bisa menjadi sarana untuk memastikan PNS yang direkrut memiliki standar yang memadai.

"Tahun 2017-2018 ini, Indonesia dalam kapasitas birokrasi pemerintahannya mencapai hasil yang cukup membanggakan, selama pemerintahan Pak Jokowi (indeks efektivitas birokrasi) naik 24 peringkat," kata Sofyan.

Meski demikian, indeks efektivitas dari birokrasi pemerintahan di Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak cepat puas.

“Kalau di negara asia yang sudah upper midle income rata-rata ASN sudah 73 atau 75. Kita masih 54. Jadi kita harus naikkan agar setara dengan Malaysia dan Thailand,” ujarnya.