Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi "Online" Digunakan di Kepulauan Riau

Pemasangan alat ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di Riau.

Koordinator wilayah koordinasi, supervisi dan pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adlinsyah M Nasution mengatakan, alat perekam ini bisa untuk meningkatkan pendapatan daerah secara akuntabel.

KPK mendorong penggunaan alat perekaman transaksi online, sehingga seluruh penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir bisa lebih maksimal.

"Hal ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah, sehingga nanti hasilnya dirasakan masyarakat setempat. Sekaligus dapat menutup ruang penyelewengan pajak daerah tersebut, karena data tercatat secara elektronik," ujar Adlinsyah dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/3/2019).

Dalam kegiatan pencegahan ini, KPK mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjung Pinang.

Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPPRD, Kepala Bapenda, dan pejabat terkait dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.

Selain itu, pimpinan Divisi dan Kepala Cabang Bank Riau Kepri Tanjung Pinang juga hadir untuk memahami bersama evaluasi program optimalisasi penerimaan daerah (OPD) untuk pajak daerah dari hotel, restoran, hiburan dan parkir.

KPK menegaskan, kepemilikan program OPD adalah pemda.

Untuk itu, pemda harus bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, serta memimpin dan mengkoordinasikan pemasangan alat perekam transaksi.

Pemda juga wajib memonitor dan menyelesaikan masalah operasional di lapangan, melakukan rekonsiliasi nilai pajak berdasarkan target dan realisasi online, serta pelaksanaan realisasi pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak.

"Program ini diharapkan memperkecil peluang kebocoran dari sisi penerimaan keuangan daerah. Peningkatan pendapatan hasilnya bisa dipergunakan untuk membangun daerah dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat luas," kata Adlinsyah.