Hoaks Sepekan, Erupsi Merapi hingga Jokowi Hapus Pendidikan Islam

KOMPAS.com - Penyebaran kabar bohong, disinformasi, misinformasi, bahkan hoaks masih bisa kita temukan di sejumlah media sosial dan juga aplikasi pesan WhatsApp.

Maraknya kabar bohong atau informasi yang belum jelas kebenarannya ini justru membuat masyarakat resah. Lantaran, hal itu bisa merugikan beberapa pihak yang tidak selektif dalam memilih dan memilah informasi yang diterima.

Agar tidak merugikan banyak pihak, masyarakat diimbau untuk selektif dan jeli dalam menyaring informasi dan kabar yang beredar di media sosial agar tidak tertipu informasi palsu.

Pada pekan ini, Kompas.com telah merangkum enam hoaks yang muncul pada 4-8 Maret 2019. Berikut rinciannya:

Kapolri akan lawan pengubah Indonesia jadi Negara Islam

Beredar sebuah foto Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di beberapa media sosial pada Sabtu, (2/3/2019), dengan narasi yang menyebutkan bahwa Kepolisian RI akan melawan mereka yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam.

Mengetahui hal itu, Kepala Biro Pelayanan Masyarakat dan Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa foto itu adalah hoaks.

"Itu hoaks. Ditemukan oleh tim patroli cyber di WhatsApp pada 1 Maret," ujar Dedi kepada Kompas.com, Senin (4/3/2019).

Dedi juga mengungkapkan bahwa Polri tidak pernah mengeluarkan foto itu.

"Arahan dari Kapolri terakhir saat rapim (rapat pimpinan) TNI Polri bulan Januari 2019 untuk jaga netralitas Polri dan TNI dalam konsentrasi pemilu 2019," ujar Dedi.

Ia juga mengingatkan, perbuatan menyebarkan hoaks adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenakan UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946

Erupsi Gunung Merapi

Sebuah video menampilkan gambar Gunung Merapi yang kembali mengalami erupsi beredar di aplikasi pesan WhatsApp pada Selasa (5/3/2019).

Dalam video berdurasi sekitar 2 menit ini, tergambar juga kepanikan pengunjung yang tengah berlarian untuk menyelamatkan diri dan pergi menjauh dari puncak gunung.

Akan tetapi, kabar ini dibantah oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).

Melalui akun Twitter, Instagram, dan Facebook BPPTKG, pihaknya menyebut bahwa informasi yang tersiar itu tidak benar.

"Video tersebut bukan aktivitas Merapi hari ini (5/3/2019). Periode pengamatan pukul 00.00-14.00 WIB tidak terjadi awan panas guguran," tulis BPPTKG dalam unggahannya.

Selain itu, BPPTKG juga mengimbau kepada masyrakat untuk tidak menyebarluaskan video yang sudah beredar.

Program beasiswa unggulan

Sebuah pesan berisi permintaan pengisian data siswa untuk beasiswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik beredar di aplikasi pesan WhatsApp pada Selasa (5/3/2019).

Pesan tersebut mengatasnamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Dalam surat bernomor 981257/D5/KU/2019 ini juga menyebutkan sejumlah ketentuan untuk menyusun daftar nama siswa, seperti siswa harus masuk ranking lima besar, nilai rata-rata raport minimal 80, dan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran Pendidikan Agama minimal 85.

Menanggapi hal itu, Kemendikbud pun menegaskan bahwa surat itu adalah hoaks.

"Itu surat palsu yang mengatasnamakan Kemenidkbud. Saya mendapatkan surat itu tadi pagi melalui grup percakapan WhatsApp," ujar Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Anandes Langguana kepada Kompas.com, Selasa (5/3/2019).

Andes juga mengatakan bahwa surat tersebut palsu karena alamat email yang dituliskan dalam surat bukan alamat resmi Kemendikbud.

Wawancara kerja di PT Pertamina

Beredar sebuah surat palsu berisi informasi rekrutmen perusahaan minyak dan gas milik negara, PT Pertamina (Persero) pada Senin (4/3/2019).

Dalam surat itu, dijabarkan mengenai adanya tiga tes kompetensi yang akan dilakukan, yaitu tes wawasan, tes intelegensi umum, dan tes karakteristik pribadi.

Atas beredarnya surat palsu ini, External Communication Manager PT Pertamina mengatakan bahwa surat rekrutmen itu adalah hoaks.

"Pelapor (masyarakat) mengonfirmasi apakah ini benar atau tidak melalui contact center atau WhatsApp. Surat itu langsung kita beri stampel hoaks dan kita publish ke masyarakat," ujar Arya kepada Kompas.com, Rabu (6/3/2019).

Ia juga mengungkapkan,terkait penerimaan pekerja PT Pertamina (Persero), pihaknya mengharapkan masyarakat untuk tetap waspada agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, jika masyarakat menemukan informasi serupa, sebaiknya dilakukan pengecekan kebenarannya ke nomor 1-500-000, media sosial resmi Pertamina, dan email pcc@pertamina.com.

PKS cetuskan Hari Poligami Nasional

Beredar sebuah unggahan yang berisi peringatan 1 Maret sebagai Hari Poligami Nasional. Adapun unggahan ini seolah-olah dicetuskan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tak hanya itu, pada unggahan dibubuhkan logo PKS dan foto dua petinggi partai, yakni Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Unggahan ini juga terdapat tagline "Mari Teladani Poligami dalam Kehidupan Rakyat".

Kemudian, ada juga unggahan kedua dengan tagline "Dukung Penuh Keluarga Poligami", dan "Bersetubuh dengan Suami adalah Ibadah bagi Istri. Marilah Kita Bantu Semua Wanita untuk Beribadah. Milikilah Istri Sebanyak-banyaknya."

PKS yang merasa dirugikan dengan post itu kemudian memberikan tanggapan.

"Itu hoaks. Kami mendapatkan ini dari medsos saja. Kami menegaskan bahwa meme tersebut merupakan fitnah, berita bohong (hoaks) serta serangan terhadap kehormatan partai. partai tidak pernah merilis atau memproduksi atau mempublikasi konten meme tersebut," ujar Wakil Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Partai (DPP) PKS, Dedi Supriadi kepada Kompas.com, Rabu (6/3/2019).

Selain itu, PKS juga mengajukan somasi kepada pihak-pihak yang memproduksi dan menyebarluaskan konten.

PKS melalui akun Instagram @pk_sejahtera, PKS juga mengklarifikasi bahwa unggahan Hari Poligami Nasional yang jatuh pada 1 Maret merupakan hoaks.

Jokowi hapus pendidikan Islam jika kembali jadi presiden

Beredar sebuah video yang diduga merupakan kampanye hitam terkait Pilpres 2019 di beberapa media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp sejak Senin (4/3/2019).

Dalam video berdurasi sekitar 42 detik ini menampilkan seorang perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam dengan mengatakan, pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Presiden Joko Widodo kembali terpilih pada periode 2019-2024 nantinya.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama sampai memberikan tanggapan terhadap video tersebut.

"Tidak benar itu, enggak ada penghapusan. Tidak mungkin itu. Bahkan ada rencana membuat UU Pondok Pesantren. Berarti kan kuat," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Mengetahui adanya video tersebut, Menteri Agama Lukman Hakil Syaifuddin juga memastikan pelajaran Agama Islam tidak akan dihapus.

"Selaku Menteri Agama, saya menjamin betul bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat agamis yang tidak melepaskan diri dari nilai-nilai agama, apalagi nilai-nilai Islam karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim," ujar Lukman di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Tak hanya itu, menurut Ditjen Pendidikan Islam Kemenag justru terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Tidak hanya fisik, banyak program afirmatif yang dilakukan, penguatan akses dan mutu pendidikan juga dilakukan pada aspek pengembangan SDM (beasiswa), kurikulum, maupun penguatan proses belajar mengajar.