Salin Artikel

TKN Imbangi Kampanye Hitam di Jabar dengan 3 Kartu Baru Jokowi

Promosi tiga kartu baru itu dilakukan oleh kader dan caleg partai pengusung Jokowi-Ma'ruf serta para relawan dari pintu ke pintu. 

"Misalnya sekarang ini semua caleg, semua relawan, dibekali dengan bagaimana menawarkan kepada masyarakat soal pertama prestasi," ujar Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Yang kedua harapan-harapan baru untuk pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan. Misalnya tadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Pra-kerja itu disampaikan kepada masyarakat," lanjut dia.

Ace menambahkan dengan cara tersebut elektabilitas Jokowi-Ma'ruf kembali naik dan sekarang mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi kami melakukan klarifikasi. Itu dilakukan oleh kami secara sistematis pula, karena kampanye yang paling efektif yang kami lakukan adalah dari rumah ke rumah seperti halnya dilakukan secara sistematis juga oleh pasangan sebelah," papar Ace.

"Kami nyatakan bahwa kami akan lawan hoaks dan kami akan tawarkan program-program yang solutif kepada masyarakat untuk lima tahun ke depan," lanjut dia.

Ace sebelumnya menyatakan kampanye hitam menggunakan isu agama di Jawa Barat masih kuat.

Hal itu, kata Ace, sempat disampaikan pula oleh Jokowi bahwa elektabilitasnya sempat turun karena kampanye hitam di Jawa Barat.

"Kasus yang terakhir misalnya, kasus 3 orang ibu-ibu di Karawang itu menegaskan betapa cara yang diduga sistematis dengan melakukan kampanye kalau Pak Jokowi mejadi Presiden kembali orang tidak boleh lagi pakai kerudung," kata Ace.

"Kemudian menghalalkan, melegalisasi LGBT dan juga hal-hal yang lain yang sebetulnya dilakukan dengan cara selalu menyinggung soal sentimen agama, dan itu mohon maaf, dengan segala hormat, itu masih kuat di Jabar," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/10235381/tkn-imbangi-kampanye-hitam-di-jabar-dengan-3-kartu-baru-jokowi

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke