Timses Jokowi Bantah Prabowo soal "Tax Amnesty" Bukti Kebocoran Kekayaan RI

Ace mengatakan, ucapan Presiden Joko Widodo yang menyatakan uang pajak Indonesia yang disimpan di luar negeri oleh WNI senilai Rp 11.000 triliun disampaikan sebelum program tax amnesty diberlakukan.

Saat ini, setelah tax amnesty berjalan, Ace mengatakan tak ada lagi kekayaan Indonesia senilai Rp 11.000 triliun di luar negeri.

"Tentu kebijakan tax amnesty ini berbeda dong. Masa sebelum kebijakan tax amnesty dengan kebijakan yang sekarang (nilainya) sama?" kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Ia menambahkan, tax amnesty merupakan kebijakan tepat yang diputuskan oleh pemerintahan Jokowi.

Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah mampu mengumpulkan pajak secara optimal dan hasilnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan selainnya.

Ace lantas menyindir Prabowo yang namanya justru tercantum dalam laporan skandal  Paradise Papers.

"Memang ada dan kita tahu juga siapa yang terlibat dalam Paradise Papers dan Panama Papers itu. Konon kabarnya capres sebelah itu. Jadi saya kira jangan sampai menuduh orang lain tapi justru menuduh dirinya sendiri," tutur Ace.

"Dan tax amnesty adalah kebijakan yang sangat tepat supaya kekayaan rakyat Indonesia yang konon kabarnya di luar negeri itu bisa dikembalikan ke Indonesia dan hasilnya bisa kita rasakan bahwa kebijakan tax amnesty ini betul-betul telah diapresiasi oleh publik," lanjutnya.

Prabowo Subianto menganggap adanya UU tax amnesty merupakan bukti bocornya kekayaan Indonesia.

Prabowo mengaku mendapatkan data tersebut dari Menteri Keuangan yang menyatakan ada ribuan triliun kekayaan WNI di luar negeri.

"Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pemerintahan Joko Widodo mengatakan bahwa kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri ada sekian ribuan triliun," kata Prabowo dalam pidatonya di acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

"Karena itulah pemerintahan Joko Widodo minta undang-undang tax amnesty karena dengan tax amnesty diharapkan uang itu bisa kembali," lanjut Prabowo.

Ia mengaku sudah memperingatkan para elite politik ihwal kebocoran tersebut sejak 1998. Prabowo mengatakan, banyak ahli menyatakan saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi besar-besaran.