Timses Jokowi Minta E-KTP untuk WNA Tak Dipolitisasi

Kepemilikan WNA atas e-KTP bukan hal yang dilarang lantaran hal itu telah diatur dalam Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) membolehkan WNA dengan kriteria khusus memiliki e-KTP.

"Kami sangat menyesalkan ya kalau isu tentang WNA dikapitalisasi untuk kepentingan politik. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sesungguhnya adalah memiliki dasar hukum," kata Ace saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Ace mengatakan, penerbitan e-KTP untuk WNA hanya untuk keperluan pencatatan administrasi. WNA yang punya e-KTP tetap tak punya hak pilih dalam pemilu.

Menurut Ace, jika ada pihak yang mempersoalkan kepemilikan WNA terhadap e-KTP, bisa jadi yang bersangkutan tak memahami Undang-Undang Adminduk.

Ace mempertanyakan sikap Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang sempat menyinggung perihal e-KTP WNA itu.

"Seharusnya seorang Fadli Zon juga baca UU. Jadi jangan, masa Wakil Ketua DPR enggak ngerti UU, kan lucu," ujar dia.

"Saya kira kita hindarilah isu-isu yang tidak relevan untuk kita angkat," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kepemilikan e-KTP untuk warga negara asing (WNA) bisa berbahaya untuk keamanan negara.

Bahkan, Fadli menyebut, hal itu merupakan salah satu bentuk penyusupan.

"Enggak bisa lah WNA punya KTP. Kalau bisa seperti itu, bisa membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Bisa ada penyusupan dari WNA, lama-lama bisa merubah demografi kita, merubah peta kependudukan kita," kata Fadli, di Bogor, Rabu (27/2/2019).

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Adminduk menyebutkan "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP".