Saat Jokowi Disoraki "Huuu" oleh Para Penyuluh Pertanian...

Momen itu terjadi saat Jokowi bertemu Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2/2019).

Awalnya, dalam acara itu Ketua TPHL-TBPP Gunadi menyampaikan tuntutan kepada Jokowi agar mereka yang berjumlah 17.000 orang bisa diangkat menjadi PNS.

Setelah itu, giliran Jokowi yang bicara di atas podium. Jokowi mengaku baru tahu mengenai tuntutan penyuluh pertanian untuk diangkat sebagai PNS.

"Saya tadi tanya ke Pak Gunadi, ini sebetulnya problemnya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Saya baru diberi tahu. Jadi kalau disuruh menjawab langsung sekarang ya sulit. Wong baru diberi tahu gimana saya disuruh menjawab," kata Jokowi.

"Pikiran saya problem itu hanya ada di, pertama guru. Masih ada masalah di situ. Yang kedua, bidan, juga ada masalah di situ. Satu per satu kita selesaikan. Ternyata ada lagi di pertanian. Baru tahu saya," kata Jokowi.

Saat itulah sebagian penyuluh pertanian yang hadir kompak menyoraki Jokowi. Suasana sempat riuh untuk beberapa saat. Setelah sorakan mereda, Jokowi melanjutkan pidatonya.

"Saya ngomong apa adanya. Saya itu ngomong apa adanya. Baru di sini tadi, saya saja masih minta penjelasan. Di samping saya tadi Pak Gunadi. Jadi saya tidak bisa ngomong langsung menyenangkan. Tidak bisa. Saya harus berbicara masalah prosedur yang harus kita lalui," kata dia.

Jokowi menyadari peran penyuluh pertanian sangat diperlukan. Sampai saat ini, pemerintah bahkan masih kekurangan penyuluh pertanian lapangan sebanyak 40.000 orang.

"Kalau itu bisa diisi oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian ya saya alhamdulillah, akan lebih baik. Itu akan lebih baik karena Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pengalaman. Tadi Pak Gun menyampaikan sudah 13 tahun. Sudah punya pengalaman di lapangan, sudah punya pengalaman mendampingi para petani," tambah Jokowi.

Namun, Jokowi kembali mengingatkan untuk mengangkat para penyuluh pertanian sebagai PNS memerlukan payung hukum. Payung hukum ini bisa lewat Peraturan Presiden, Keputusan Presiden.

Kendati demikian, Jokowi akan melihat terlebih dahulu apakah undang-undangnya memungkinkan atau tidak.

"Saya ngomong blak-blakan lho ya. Saya enggak pengin ngomong manis-manis di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah saya buka nanti undang-undangnya tidak memungkinkan, kan sulit," kata dia.

Jokowi berjanji pada Senin (4/2/2019) besok ia akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membicarakan masalah ini. Ia menargetkan, pada Rabu sudah bisa memberi kejelasan terkait nasib para penyuluh pertanian.

"Tapi jangan dipaksa saya menjawab sekarang. Itu saja," kata dia.