Pernyataan Prabowo soal Menteri Pencetak Utang Diprotes Kemenkeu, Ini Penjelasan BPN

Andre mengatakan, pernyataan Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Sabtu (26/1/2019) lalu itu, merupakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus menambah utang.

"Pak Prabowo itu kan mengkritik pemerintahan Jokowi yang sedikit-sedikit berutang," kata Andre kepada Kompas.com, Senin (28/1/2019).

Oleh karena itu, Andre menilai, pegawai Kementerian Keuangan tak perlu tersinggung terhadap kritik yang diberikan Prabowo.

Ia menanggapi keberatan yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti lewat akun Facebook-nya.

Andre mengakui, argumen Nufransa bahwa setiap pemerintahan pasti akan berutang.

Namun, menurut dia, pertumbuhan utang di era Jokowi perlu dikritisi karena jauh lebih besar dibandingkan era pemerintahan sebelumnya.

Dalam empat tahun kepemimpinan Jokowi, terhitung dari Desember 2014-Desember 2018, utang pemerintah naik Rp 1.809 triliun, dari Rp 2.609 triliun menjadi Rp 4.418 triliun. Artinya, tiap tahun utang pemerintah naik Rp 452,25 triliun. 

Ia membandingkan dengan 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, kenaikan utang pemerintah Rp 1.309 triliun atau Rp 131 triliun per tahun. 

"Setiap tahun pemerintahan Presiden Jokowi berutang rata-rata 3,45 kali lipat dari pemerintahan Presiden SBY," kata Andre.

Andre juga mengakui pernyataan Nufransa bahwa pembahasan utang turut melibatkan DPR.

Namun, ia beralasan parpol pendukung Prabowo-Sandi minoritas di DPR sehingga tak bisa berbuat banyak saat pembahasan APBN.

"DPR kan mayoritas isinya pendukung Pak Jokowi," ujar Andre.

Andre juga mengingatkan bahwa pada masa kampanye, Jokowi pernah menyatakan bahwa pemerintahannya tak akan berutang.

Kenyataannya, kata dia, utang di pemerintahan Jokowi justru tumbuh pesat dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

"Pak Jokowi kan janjinya dulu tidak akan berutang, makanya sekarang kami kritik. Artinya tidak menepati janji," kata dia.

Tanggapan Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan Prabowo yang menyatakan bahwa penyebutan Menteri Keuangan bisa diganti dengan "Menteri Pencetak Utang".

"Apa yang disampaikan calon presiden Prabowo, 'Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang', sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," tulis Nufransa di akun Facebook-nya, Minggu (27/1/2019).

Kementerian Keuangan, lanjut dia, adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur oleh undang-undang.

"Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden," sebutnya.