KPU Minta Penyedia Surat Suara Pemilu Tak "Main-main" dengan Anggaran

Ia meminta supaya produksi surat suara dilakukan oleh produsen sesuai dengan aturan.

"Kami juga tegaskan kepada penyedia, jangan bermain-main anggaran dengan kita. Laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Arief dalam rapat koordinasi persiapan produksi surat suara pemilu 2019 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

Arief mengatakan, seluruh proses pengadaan logistik pemilu, termasuk surat suara, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, KPU melibatkan sejumlah lembaga negara untuk mengawasi pengadaan logistik, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemerika Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga aparat keamanan TNI-Polri.

Dalam proses produksi surat suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dilibatkan untuk memantau. Termasuk, aparat kepolisian disiagakan untuk mengawal mulai proses produksi sampai distribusi.

"Jadi bapak-ibu kerja saja yang baik-baik, sesuai ketentuan. Jadi praktek praktek yang seperti itu dihindarkan," ujar Arief.

Surat suara pemilu yang akan diproduksi berjumlah 939.879.651 lembar. Jumlah ini mencakup lima jenis surat suara, yaitu surat suara calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD.

Ditargetkan, 17 Maret 2019 surat suara pemilu sudah sampai di seluruh kabupaten/kota. Selanjutnya, 17 Maret-19 April 2019 akan digunakan untuk menyortir, melipat, dan mengepak surat suara untuk didistribusikan ke TPS.

Surat suara dicetak oleh enam perusahaan pemenang lelang, yaitu:

1. PT Gramedia (Jakarta)

2. PT Balai Pustaka (Jakarta)

3. PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta)

4. PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur)

5. PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur)

6. PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan)