Soal OSO, KPU Bilang Apa Kewenangan Presiden dan DPR Turun Tangan?

KPU tetap konsisten pada sikapnya meski OSO meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan surat penetapan eksekusi putusan PTUN Nomor 242 mengenai pencalonan dirinya sebagai anggota DPD.

Surat ini bentuk penegasan putusan PTUN yang memerintahkan KPU menjalankan perintah untuk menerbitkan surat keputusan (SK) daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019 yang memuat nama OSO di dalamnya.

Menurut Kuasa Hukum OSO, Herman Abdul Kadir, jika KPU tetap tak melaksanakan putusan PTUN, maka Majelis Hakim akan meminta bantuan kepada Presiden dan DPR untuk menegur KPU.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, Presiden dan DPR tak punya kewenangan untuk turun tangan dalam persoalan ini.

"Apa kewenangan Presiden dan DPR untuk peringatkan KPU, ya gitu saja. Ya enggak ada kewenangan menurut saya," kata Ilham saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kan Presiden setiap kali ada persoalan-persoalan KPU, Presiden tidak pernah intervensi.  Termasuk dalam hal hukum PTUN ini," ujar dia.

Meski demikian, Ilham menyebutkan, KPU akan mengikuti apa pun proses PTUN. KPU akan menyampaikan argumentasi keputusan mereka kepada majelis hakim.

Sikap KPU tak memasukkan OSO ke daftar calon anggota DPD adalah pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Dalam pandangan KPU, putusan MK lebih tinggi dibanding putusan PTUN.

"Kami juga akan menerapkan hal sama jika mungkin PTUN minta untuk eksekusi, ya kami akan terapkan sama, lebih ke konstitusi," ujar Ilham.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga sebelumnya telah mengeluarkan putusan atas gugatan yang dilayangkan OSO.

Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut SK DCT anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.