Salin Artikel

Kisi-kisi Debat Jadi Polemik, Ini Pernyataan KPU dan Dua Kubu Paslon

KOMPAS.com – Debat calon presiden dan wakil presiden bagian pertama yang akan diselenggarakan pada 17 Januari mendatang menimbulkan beberapa polemik.

Satu yang paling banyak menjadi perdebatan adalah adanya kisi-kisi pertanyaan yang diberikan 10 hari sebelum debat digelar.

Pemberian kisi-kisi ini merupakan hal baru dalam penyelenggaraan debat calon pemimpin negara di Indonesia. Hal itu kemudian menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat dan polemik di pihak-pihak yang terlibat langsung.

Berikut ini Kompas.com sandingkan pernyataan-pernyataan dari tiga pihak yang terlibat secara langsung: Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu Jokowi-Ma’ruf, dan kubu Prabowo-Sandi.

Menyoal kisi-kisi pertanyaan untuk debat pertama yang banyak menjadi polemik ini, KPU memberikan beberapa keterangan.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan bahwa pemberian pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon sebelum debat digelar untuk dapat mengetahui jawaban para paslon secara mendalam.

“Dengan memberikan soal sebelumnya, gagasan yang disampaikan pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh,” kata Pramono melalui keterangan tertulis, Minggu (6/1/2019).

Selain itu, kebijakan ini dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjalankan debat sebagai metode kampanye.

"Kesepakatan antara KPU dengan kedua timses pasangan capres-cawapres untuk memberikan kisi-kisi soal kepada pasangan calon seminggu sebeljm debat kandidat adalah untuk mengembalikan debat ke khitahnya, yakni sebaga salah satu metode kampanye yang diatur oleh UU," ujarnya.

Pramono menambahkan, tujuan debat bukan untuk adu cepat, melainkan adu gagasan. Debat juga bukan acara reality show yang penuh dengan kejutan, namun adu visi misi dan gagasan yang akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih.

Diharapkan dengan adanya kisi-kisi pertanyaan ini, para kandidat dapat menyiapkan jawaban terbaik, berdasarkan data yang ada, hingga mengghasilkan ide-ide yang cemerlang.

Di kesempatan berbeda, Ketua KPU, Arief Budiman, menyebut kisi-kisi daftar pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing kubu paslon bukan merupakan bocoran.

"Kalau dibocorkan itu kan kesannya disembunyi-sembunyikan lalu dibocor-bocorkan. Itu (pemberian daftar pertanyaan) memang disepakati (tim sukses paslon). Metode debat juga sudah didiskusikan," kata Arief.

Kubu paslon nomor 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut bahwa kisi-kisi pertanyaan debat yang diputuskan oleh KPU merupakan permintaan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat melakukan rapat tertutup bersama KPU dan pihaknya beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga. 

"Yang minta pertama kali kisi-kisi itu pihak mereka," kata Arya dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Salah satu politisi PDI-P, Charles Honoris menyebut adanya kisi-kisi akan memudahkan kubu Prabowo-Sandi yang seringkali keluar dari tema bahasan atau 'offside'.

"Jadi daftar pertanyaan dari KPU ini supaya Prabowo tidak lagi menyebut Haiti ada di Afrika, dan tidak lagi asal ngomong selang cuci darah di RSCM dipakai untuk 40 orang. Juga agar Sandiaga bisa mengingat lagi utang-utangnya saat membangun Tol Cipali sehingga dia tidak lupa saat bicara ke publik," kata Charles.

Sementara itu, Wakil KTN Jokowi-Ma'ruf, Asrul Sani menyatakan tidak ada untung atau ruginya memberikan kisi-kisi pertanyaan debat, bagi kubunya.

"Enggak ada untung, enggak ada rugi. Pak Jokowi sebagai petahana, tentu pada dirinya sudah ada dan sudah tersimpan, data-data kebijakan, termasuk juga tabulasi atas pro dan kontra," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Calon presiden dari nomor urut 01, Ma'ruf Amin pun memberikan pandangannya terkait pemberian kisi-kisi ini. Ia menilai, kisi-kisi lebih baik diberikan daripada tidak sama sekali.

"Cuma memang lebih mudah dibanding tidak ada sama sekali, tetapi juga tidak terlalu mudah sebab kan nanti pertanyannya banyak," ujar Ma'ruf saat ditemui di Rumah Situbondo, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).

Hal itu disampaikan oleh Badan Pemenangan Daerah (BPD) paslon nomor urut 02, M Taufik.

"Mana ada? Pak Prabowo dan Pak Sandi kan kapan saja berdebat oke. Tidak ada itu. KPU yang salah menurut saya. Ngapain mau berdebat kok dikasih-kasih. Ini bagian dari kemunduran demokrasi. Kok mau debat dikasih tahu dulu pertanyaannya," kata Taufik.

Kubu Prabowo-Sandiaga juga menyatakan tidak sepaham dengan KPU jika pertanyaan diberikan beberapa waktu sebelum berdebat. Pemberian kisi-kisi dinilai menghilangkan nilai kejutan dalam debat nanti.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandi, Hinca Panjaitan.

"Ini untuk efek kejut, surprise bagi pemilih untuk memilih kedua pasangan calon. Harusnya dilepas netral, jangan dikasih daftar pertanyaan itu," ujar Hinca di kompleks parlemen, Senin (7/1/2019).

Namun, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku tidak mempermasalahkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU.

"Yang mana pertanyaan yang benar-benar diajukan kan akan dipilih ketika debat. Jadi posisi kami mau diberikan 30 pertanyaan itu atau tidak diberikan, tidak masalah," ujar Dahnil.

***

JIka diperhatikan, ketiganya mengemukakan pernyataan yang berbeda-beda dan tidak bisa ditemui kesepakatan pada satu keterangan tertentu.

Hal ini memang menjadi buah bibir dan polemik beberapa hari ini. Pihak-pihak yang berkepentingan, menjadikan hal ini sebagai bahan untuk menyerang pihak lawan. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh satu kubu, namun keduanya.

Hasilnya, masyarakat semakin dibuat geleng-geleng kepala karena tidak adanya kesamaan penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung tersebut.

Menanggapi hal ini beberapa pihak juga melihatnya sebagai suatu keanehan. Sebab, tidak pernah sebelumnya KPU mengeluarkan kisi-kisi untuk peserta debat capres-cawapres.

Hal itu dinyatakan oleh mantan Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. 

Sementara Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan jika kisi-kisi ini diberikan, maka timses masing-masing paslon lah yang pantas menjadi kandidat presiden dan wakil presiden.

"Nah kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawabnya tim. Padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan (capres-cawapres). Jadi saya sendiri kurang pas untuk melihat itu pertanyaan nanti itu dirapatkan dulu tim, nanti yang pantas jadi wapres ya tim itu," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18224161/kisi-kisi-debat-jadi-polemik-ini-pernyataan-kpu-dan-dua-kubu-paslon

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke