Kaleidoskop 2018: Rendahnya Tingkat Kelulusan CPNS 2018

Ketertarikan menjadi PNS masih digemari masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2018, berdasarkan basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN), saat ini jumlah PNS di seluruh Indonesia sebanyak lebih dari 4,5 juta atau naik 25 persen dari tahun 2006. Artinya, jumlah tersebut mencakup 1,7 persen populasi masyarakat di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, hingga kini proses tahap rekrutmen CPNS masih berlangsung karena belum ada pengumuman hasil seleksi kompetensi bidang (SKB).

Berdasarkan informasi dari Badan Kepagawian Negara (BKN), saat ini proses CPNS 2018 memasuki tahap rekonsiliasi data hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan SKB.

Namun, dalam prosesnya, terdapat sejumlah catatan menarik dari seleksi CPNS.

Rendahnya Tingkat Kelulusan

Kebutuhan CPNS mendesak di beberapa kementerian dan pemerintah daerah. Kendati demikian, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk tes CPNS tak sebanding dengan tingkat kelulusan. Dari 1,7 juga CPNS yang dites, hanya 8 persen yang lulus dengan tingkat kelulusan terendah ada di wilayah timur, yakni hanya 9,51 persen peserta lolos SKD.

Hal itu menjadi permasalahan yang pelik bagi pemerintah dalam merekrut CPNS yang berkualitas. Tak pelak, kualitas angkata kerja Indonesia masih kalah jika dibandingkan Malaysia.

Data dari World Economic Forum dalam Global Human Capital Report 2017 memperlihatkan Indonesia berada di posisi ketujuh dari 10 negara ASEAN yang memotret soal human capital index (HCI).

Dengan skor indeks sebesar 62,19 itu, Indonesia di bawah posisi Brunei Darussalam (62,82). Bahkan, apabila dibandingkan dengan Malaysia (68,29) dan Singapura (73,28). Indonesia masih tertinggal.

Passing Grade

Rendahnya tingkat kelulusan peserta CPNS kemudian direspons dengan menyalahkan nilai passing grade. Sehingga muncul polemik menurunkan nilai passing grade tersebut agar tingkat kelulusan lebih besar.

Alih-alih mendorong kemajuan pembangunan perbaikan kualitas PNS, sikap tersebut justru mengampanyekan kemunduran. Maka dari itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas mempertahankan passing grade dan hasil kelulusan yang sudah ada.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, banyak faktor yang menyebabkan sedikitnya jumlah peserta CPNS tidak dapat memenuhi passing grade.

Faktor tersebut dari sisi pemerintah maupun peserta. Agus mengatakan, dari sisi pemerintah, bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antarkementerian terkait.

Sementara, peserta kurang memahami soal yang diujikan karena perubahan cara pandang mereka, salah satunya karena telah terkontaminasi oleh gadget. Setiap dikeluarkannya suatu aturan baru, pasti muncul perdebatan di masyarakat. Agus menilai, harus ada jalan keluar dari polemik yang terjadi.

"Perubahan kebijakan itu tidak masalah, sejauh itu memperbaiki," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/11/2018).

Terkait perubahan-perubahan yang terjadi secara spontan ini, Agus menilai, ke depannya dapat dijadikan acuan agar lebih baik.

"Itu (perubahan kebijakan) persoalan di pemerintahan memang. Mereka cukup kaget (banyak yang tidak lolos). Karena dalam membuat soal kan harus disesuaikan. Tidak bisa soal tahun lalu diterapkan untuk tahun ini, mungkin sudah beda wawasan pesertanya," ujar dia.

"Buktinya soalnya tidak dipahami oleh peserta, ada persoalan di soalnya itu. Harus disesuaikan dengan yang ada. Untuk tahu apa yang dicari (pemerintah), Kementerian PANRB harus berbicara dengan kementerian lain atau lembaga yang menangani pendidikan, termasuk membuat soal dan sebagainya," lanjut Agus.