Menteri Susi Minta Jajarannya Kaji Ulang Perizinan Hotel di Pesisir

Sebab, Susi merasa jengah melihat banyaknya hotel di pinggir pantai yang menurut dia membahayakan tamu dan pegawai hotel bila bencana seperti tsunami menerjang.

"Tadi saya lihat hotel-hotel yang dipinggir nanti saya akan minta DPKSP untuk menerbitkan izin-izin perhotelan seperti itu dengan tentunya (berkoordinasi dengan pihak) pariwisata. Kenapa mereka bisa membangun itu, mereklamasi pantai. Begitu ada tsunami begini kan hancur total," kata Susi saat diwawancarai dalam perjalanan udara dari Jakarta ke wilayah pesisir terdampak tsunami di Banten, Senin (24/12/2018).

"Saya pikir itu juga harus ada aturan. Ya tentu masyarakat kadang-kadang berwisata lupa dengan risiko. Jadi akan kita lihat nanti semuanya," lanjut dia.

Ia pun merasa heran mengapa wilayah pesisir bisa dibangun hotel yang lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai.

Susi menambahkan setidaknya harus ada jarak yang cukup jauh antara bangunan hotel dengan bibir pantai.

"Kalau 100 meter dari itu (bibir pantai) masih bagus. Ini betul-betul mereklamasi di pinggir, kalau kena tsunami hancur total. Bisa begitu banyak (hotel dibangun). Kadang ini memang bencana, tapi di satu sisi saya lihat juga kita kurang berhati-hati," lanjut Susi.

Diketahui, saat ini Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran, evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban bencana tsunami di sepanjang daerah terdampak tsunami di Selat Sunda.

Data sementara hingga Senin (24/12/2018) pukul 17.00 WIB, tercatat 373 orang meninggal dunia, 1.459 orang luka-luka, 128 orang hilang, dan 5.665 orang mengungsi.

Kerugian fisik akibat tsunami meliputi 681 unit rumah rusak, 69 unit hotel dan villa rusak, 420 unit perahu dan kapal rusak, 60 unit warung dan toko rusak, dan puluhan kendaraan rusak.

"Beberapa daerah yang sebelumnya sulit dijangkau karena akses jalan rusak dan tertutup oleh material hanyutan tsunami, sebagian sudah dapat jangkau petugas beserta kendaraan dan alat berat. Hal ini menyebabkan korban terus ditemukan oleh petugas tim SAR gabungan," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12/2018).