Dilaporkan OSO ke Bawaslu, Begini Tanggapan KPU

Menurut Pramono, syarat itu harus dipenuhi OSO jika yang bersangkutan ingin diloloskan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

"Kami tentu tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang remeh, tapi ini bagian dari pertanggungjawaban kami ketika memutuskan memberi peluang kepada pelapor untuk masuk ke dalam DCT," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

"Tetapi harus menyertakan pengunduran yang tetap dari kepengurusan partai yang bersangkutan," sambungnya.

Meskipun sikap KPU ini membuat kuasa hukum OSO melaporkan mereka ke ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pramono mengatakan, pihaknya akan bersikap profesional.

KPU akan mengikuti prosedur yang diberlakukan Bawaslu.

Seperti diketahui, KPU dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu.

Hal ini dikarenakan KPU memerintahkan OSO mundur dari ketua umum Partai Hanura dan tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.

Pelaporan KPU ke Bawaslu, kata Pram, tidak akan mengganggu berjalannya tahapan pemilu.

Sebelumnya, KPU meminta Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengus partai politik hingga Jumat (21/12/2018). Hal itu disampaikan KPU melalui surat tertulis.

Jika sampai tanggal yang telah ditentukan OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri, maka KPU tak akan memasukan yang bersangkutan ke dalam DCT partai politik.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.