Binmas Noken Sebut KKB Mendoktrin Anak-anak di Papua

Eko mengungkapkan, Polri sebisa mungkin menjalankan program penyembuhan trauma atau trauma healing bagi keluarga korban yang terdampak konflik di Papua. 

Menurut Eko, trauma healing menjadi penting, lantaran dia dan tim menemukan sejumlah hal yang menjadi bibit gerakan separatis. 

Menurut Eko, anak-anak di wilayah konflik sering berinteraksi dengan kelompok bersenjata. Bahkan tak jarang kelompok itu menyampaikan doktrin kepada anak-anak.

“Kami sering temui anak-anak di kawasan konflik dan sering bertanya tentang cita-cita mereka, ada yang kami temukan menjawab ingin jadi OPM (Organisasi Papua Merdeka),” tutur Eko saat ditemui di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).

Eko mengatakan, anak-anak tersebut mengidolakan anggota kelompok kriminal bersenjata. 

"Kata mereka, 'kita ingin seperti kakak-kakak itu pegang senjata, jalan-jalan, tembak-tembak, punya uang banyak'," kata Eko. 

Menurut Eko, timnya akan terus menjalankan program trauma healing, terutama kepada anak-anak. Namun, jumlah personel yang terbatas menjadi kendala. 

“Karena tenaga kita sangat terbatas kita siapkan model trauma healingnya seperti apa, agar tim yang lain juga bisa melakukan trauma healing,” kata Eko.

Eko berharap, dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk membantu memulihkan masyarakat yang terkena dampak tindak kekerasan kelompok bersenjata maupun penindakan aparat.

Untuk saat ini, personel yang tergabung dalam Satgas Binmas Noken Polri berjumlah 45 orang untuk sembilan Kabupaten di Papua.

Sembilan titik daerah itu yakni di Kabupetan Mimika, Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya.

Eko mengatakan, program trauma healing juga akan masuk untuk membantu memulihkan trauma anak-anak di Kabupaten Nduga.

Diketahui, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua menjadi wilayah “merah” setelah adanya pembantaian terhadap pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek TransPapua.

Diberitakan sebelumnya, peneliti senior untuk isu Papua, Adriana Elisabeth, menyebut, belum ada upaya yang signifikan dari pemerintah untuk memberikan trauma healing atau penyembuhan trauma kepada keluarga korban pelanggaran HAM di Papua.

Hal itu, menjadi persoalan yang sangat mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Adriana dalam diskusi "4 Tahun Paniai Berdarah, Janji Jokowi, dan Kondisi HAM dan Keamanan Terkini di Papua", di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

"Ada persoalan dalam konflik HAM di Papua yang sangat mendasar yang merupakan dampak berulang, yaitu korban konflik mengalami trauma," kata mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.

"Namun, belum ada program khusus dari pemerintah untuk menangani para korban yang mengalami trauma," sambungnya.