Ini yang Dibicarakan Timses Prabowo-Sandiaga dan KPU

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengatakan, kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan hak seluruh pemilih terpenuhi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Pertama, untuk memastikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April tahun depan, seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih," ujar Muzani seusai pertemuan.

"Karena itu kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer, tidak menggunakan hak pilihnya, padahal dia telah memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya," lanjut dia.

Muzani mengungkapkan, mereka juga membicarakan soal data ganda dan memastikan hal itu tidak terjadi nantinya.

Selain itu, tim Prabowo-Sandiaga juga ingin memastikan pemilih benar-benar telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, mengatakan, kehadiran pihak BPN juga membicarakan terkait temuan Kementerian Dalam Negeri soal 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Padahal, jumlah penduduk tersebut sudah melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

"Jadi kami tadi konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil, karena kami masih berasumsi masih ada pertanyaan besar. Jangan-jangan ini pintu masuk penggelembungan ataukah apa, kami memastikan," jelas Priyo pada kesempatan yang sama.

Menurut Priyo, KPU telah melakukan penelusuran terhadap angka tersebut. Ia mengatakan, penelusuran KPU sudah mencapai 90 persen.

Priyo mengaku merasa lebih nyaman setelah mendengar jawaban KPU untuk mendalami lebih lanjut temuan Kemendagri itu.

"Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman karena KPU ikut mencoba menelusuri ini," ujar Priyo.

Topik lain yang dibicarakan anggota timses Prabowo-Sandiaga tersebut adalah soal kemungkinan mereka menyisir data pemilih dengan seluruh Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih diperlihatkan.

Priyo mengatakan, KPU akan merapatkan kembali terkait kemungkinan itu. Ia mengaku puas dengan jawaban dan kinerja KPU.

"Tapi tadi jawaban KPU setidaknya membuat kami nyaman lah menjadi penyelenggara yang cukup adil," kata Priyo.