KPK Minta Parpol Serius Perbaiki Sistem Integritas

Ia mengatakan, partai politik akan berperan strategis dalam Pemilu 2019. Sementara, sebagian besar pelaku korupsi masih didominasi oleh para aktor politik.

"Perbaikan di sektor politik ini perlu kita sikapi bersama secara serius. Dari kajian KPK, salah satu yang harus diperbaiki adalah pendanaan politik, perbaikan pendanaan politik itu bukan soal jumlah saja, juga soal pengelolaannya, akuntabilitas dan transparansinya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/11/2018) malam.

Febri menjelaskan, KPK pernah ikut mendorong adanya peningkatan dana partai politik.

Sebelumnya, dana parpol adalah Rp 108 per suara. Saat ini, ada peningkatan dana parpol saat menjadi Rp 1000 per suara. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perbaikan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut menjadi penting mengingat dana itu bersumber dari uang rakyat. Partai harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

"Satu konsekuensi yang harus dipenuhi nanti, terkait dengan pengelolaan keuangan itu, tidak boleh hanya peningkatan jumlah saja. Tapi akuntabilitasnya juga diperbaiki," ujar Febri.

Selain itu, KPK juga berharap ada penegakan etika internal partai politik.

Menurut Febri, penegakan etika dinilai strategis guna menjaga kepercayaan masyarakat ketika para kadernya masuk dalam ranah eksekutif dan legislatif.

Alasannya, masyarakat menginginkan ranah eksekutif dan legislatif diisi oleh orang-orang berintegritas.

"Hal ketiga yang menjadi sorotan adalah rekrutmen partai politik. Nah, ini penting agar untuk posisi krusial di parpol tidak tiba-tiba diisi oleh orang-orang karena kedekatannya dengan pimpinan parpol atau karena pemilikan kekayaan atau aset. Jangan sampai itu terjadi," kata dia.

Parpol, kata dia, harus memperbaiki pola rekrutmen sesuai standar atau kriteria yang proporsional.

Dengan demikian, setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam parpol dan maju sebagai calon pemimpin bagi masyarakat.

Prapol juga harus menekan praktik-praktik korupsi di internalnya.

"Sehingga ini diharapkan bisa lebih meminimalisir adanya kebijakan parpol yang berorientasi pada pihak yang lebih memiliki modal. Tentu juga terkait rekrutmen politik parpol terhadap calon kepala daerah, proses pencalegan atau proses pencalonan pimpinan yang lain," kata Febri.

Febri mengungkapkan, tiga poin perbaikan itu sedang diperjuangkan oleh KPK terhadap parpol peserta Pemilu 2019.

Pada 4 Desember 2018, KPK akan mengundang unsur pimpinan parpol untuk meminta komitmen bersama perbaikan sistem integritas parpol.

"KPK akan mengundang 16 ketua dan unsur pimpinan partai politik nanti pada 4 Desember untuk duduk bersama di Konferensi Nasional Pemberntasan Korupsi. Ini pertama kali KPK melibatkan secara lebih aktif dan luas para pimpinan partai politik," kata Febri.