Kata Timses soal Kebijakan Prabowo Terkait China jika Terpilih sebagai Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto, Rizal Darmaputra, menyatakan, pasangan capres dan cawapresnya akan menjalin kerja sama dengan China jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Rizal dalam diskusi bertajuk Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024 di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Rizal mengaku sempat diundang oleh salah satu lembaga di China beberapa waktu lalu dan ditanya apakah Prabowo akan menjalin kerja sama dengan China jika terpilih sebagai presiden.

Kata Rizal, Prabowo menjawab akan menjalin kerja sama dengan negara tersebut.

Ia pun menjawab Prabowo akan menjalin kerja sama dengan China bila terpilih.

"Kami merujuk pada bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Duta Besar China. Itu berlangsung dengan cukup hangat. Dan cukup baik, dan saya sampaikan juga bahwa sepanjang tidak mengganggu ketersediaan kerja bagi penduduk lokal, saya pikir itu tidak masalah," kata Rizal.

Namun, Rizal mengatakan, kerja sama dengan China juga perlu ditinjau dari sudut pandang pertahanan.

Apalagi, saat ini China sedang menjalankan ekspansi ekonomi politiknya ke berbagai penjuru dunia dengan kebijakan One Belt One Road (OBOR).

Hal itu meliputi kerja sama di bidang perdagangan dan pembangunan infrastruktur yang menjadikan China sebagai mitra utama beberapa negara di dunia.

Ia mencontohkan pembelian Pelabuhan Piraeus di Yunani oleh China karena bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut.

Rizal mengatakan, pembelian pelabuhan tersebut tak hanya mengancam kedaulatan Yunani, tetapi juga negara-negara Eropa yang berada di sekitarnya.

"Itu tahun lalu saya bertemu dengan salah satu deputi Kementerian Pertahanan Perancis, Beliau menyampaikan juga bahwa dengan diserahkannya pelabuhan Yunani ini ke China dalam pengelolaannya, tidak hanya menjadi permasalahan keamanan buat domestik Yunani sendiri," ujar dia.

"Ini yang tentu kita tidak ingin terjadi. Pemberian pembangunan infrastruktur kemudian tentu harus memiliki suatu perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dan tak merugikan kedaulatan nasional," lanjut dia.