Salin Artikel

Wiranto Akan Pertemukan Instansi Pemerintah dan Ormas soal Pembakaran Bendera

Pertemuan itu untuk membahas masalah pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Wiranto seusai menemui perwakilan massa aksi 211 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

"Masalah ini tidak bisa diselesaikan sepihak. Tidak bisa sekelompok menjustifikasi ini salah siapa, tidak bisa. Ini masalah umat Islam dan harus diselesaikan bersama," ujar Wiranto.

Beberapa instansi yang akan dilibatkan, menurut Wiranto, seperti Kementerian Agama, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Wiranto akan mengundang sejumlah ormas Islam.

Menurut Wiranto, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Pemerintah selaku pihak yang netral akan membahas masalah ini secara bersama-sama dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak.

Wiranto juga mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan perbuatan yang bisa memecah belah persatuan. Pertentangan dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

"Masalah ini harus diselesaikan dengan ukhuwah islamiyah. Kami sepakat, jangan sampai sebabkan satu sama lain beda pendapat sampai merugikan bangsa," kata Wiranto.

Sebelumnya, massa berunjuk rasa di sekitaran Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Massa mengenakan atribut seperti bendera, ikat kepala, dan topi bertuliskan kalimat tauhid.

Aksi itu diadakan terkait peristiwa pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional, Senin (22/10/2018).

Pihak Polri telah menyebutkan, bendera yang dibakar itu merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pembakaran bendera itu disebut dilakukan oleh oknum anggota Banser pada peringatan Hari Santri Nasional.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/02/18363351/wiranto-akan-pertemukan-instansi-pemerintah-dan-ormas-soal-pembakaran

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke