Tekan Defisit Anggaran, BPJS Ingin Ada Kontrak dengan Pemda

Usai pertemuan, Fachmi mengatakan ada sejumlah hal yang dibahas dengan Wapres. Termasuk upaya untuk menekan defisit pengeluaran BPJS Kesehatan.

"Pada 7 September lalu, ada arahan dari pesiden dan wakil presiden untuk memaksimalkan peran pemda di dalam program JKN KIS ini," ujarnya, Jakarta.

Fahmi mengungkapkan, pihaknya meyampaikan konsep pengoptimalan pemda dalam menekan defisit anggaran BPJS Kesehatan tersebut kepada Wapres.

Ia menuturkan, BPJS Kesehatan membutuhkan regulasi mengikat atau semacam kontrak dengan Pemda terkait upaya menekan defisit.

"Karena regulasi kita menyebutkan bahwa BPJS itu berkontrak dengan rumah sakit langsung atau puskesmas langsung (tidak dengan Pemda)," kata dia.

Dengan adanya kontrak tersebut, Pemda diharapkan berperan nyata dalam upaya untuk menekan pegeluaran BPJS Kesehatan di daerahnnya.

Selama ini kerja sama BPJS Kesehantan langsung dengan rumah sakit. Setiap klaim rumah sakit harus ditanggung BPJS Kesehatan.

Pemda diharapkan bisa mengontrol hal tersebut agar pengeluaran BPJS Kesehatan tidak terus membengkak. Caranya yakni menjalankan upaya mengurangi orang yang sakit dari hulu, atau melakukan pencegahan penyakit.

"Kalau ada upaya yang lebih baik di sisi hulu tentu yang sakit di hilir kan berkurang. Tentu nanti ada uang jadi insentif Pemda," kata Fahmi.

"Kalau kemudian dalam perjalananya tidak ada upaya dan banyak di hilir yang sakit, pembiayaan akan meningkat, tentu ada disinsentif untuk pemda yakni turut serta membiayainya. Kira-kira itu konsep besarnya," sambung dia.

Rencananya, aturan tersebut bisa diselipkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP). Meski begitu kata Fahmi, bisa pula aturan itu tidak masuk ke PP namun ke aturan lainnya.