Pemerintah Akan Bangun Hunian Sementara bagi Korban Bencana Sulteng

Pembangunan huntara ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan.

Meski demikian, hingga saat ini masih dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk merealisasikan rencana tersebut.

"Huntara belum dibangun, tapi nanti penyelesaiannya dalam dua bulan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (8/10/2018).

Pembangunan huntara dilakukan untuk memfasilitasi warga dalam hal kebutuhan tempat tinggal yang lebih layak. Sehingga, warga tak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.

"Kan kasihan kalau mereka masih menunggu di tenda-tenda pengungsian, panas, campur orang banyak," ujar Sutopo.

Ketika warga sudah bisa menempati huntara, pemerintah membangun hunian tetap (huntap) di area relokasi.

Relokasi dilakukan pada wilayah-wilayah yang berdasar analisis tak layak dijadikan area tempat tinggal, lantaran dilalui jalur gempa sehingga wilayah tersebut berpotensi rusak parah jika gempa terjadi kembali.

Proses pembangunan huntap akan memakan waktu yang lebih lama ketimbang huntara, yaitu sekitar dua tahun.

Saat ini, pemerintah pusat masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk pelaksanaan pembangunannya.

Kepala BNPB Laksamana Muda TNI (Purn) Willem Rampangile mengatakan, Kementerian PUPR sedang dalam proses membuat desain untuk relokasi di wilayah Kota Palu.

Nantinya, pemerintah daerah setempat yang akan mencari lahan bakal relokasi.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018) mengakibatkan 1.948 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat, ada 835 orang hilang dan 10.679 orang luka berat. Tercatat pula 74.444 warga mengungsi di 147 titik.

Selain itu, dilaporkan 65.733 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Ditambah lagi, terdapat 7 fasilitas kesehatan rusak berat, terdiri dari 1 rumah sakit dan 6 puskesmas.

.

.

.